PDIP: Setop Pembongkaran Rumah Rakyat Di Pekayon

Selasa, 25 Oktober 2016 – 22:45 WIB
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekas, Anim Imamuddin (ketiga kanan), Selasa (25/10) menggelar dialog dengan warga di Pekayon. Warga menolak pembongkaran rumahnya oleh Pemkot Bekasi. Dialog ini juga dihadiri unsur Pemkot Bekasi. FOTO: Dok. Pri for JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Kota Bekasi, Anim Imamuddin meminta pembongkaran 174 rumah rakyat di atas lahan irigasi di depan perumahan Pekayon Indah dan dekat rumah dinas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi disetop. Ia menilai tindakan Pemkot Bekasi menyakiti rakyat.

"Kami sudah berulang kali telepon dan sms (pesan singkat, red) ke Pa Wali Kota agar masalah pembongkaran ini dibahas dulu dengan DPRD Kota Bekasi. Sayangnya itu tidak direspons. Rakyat jangan disakiti karena mereka tidak salah," kata Anim di lokasi pembongkaran rumah di Pekayon Bekasi, Selasa (25/10).

BACA JUGA: Penanganan Kasus Ahok Dinilai Sudah Objektif

Karena itu, Anim prihatin atas tindakan Pemkot Bekasi yang tidak memperhatikan nasib rakyat. Seharusnya, kata Anim masalah ini dibahas dulu dengan DPRD Kota Bekasi.

"Saya bukan menentang kebijakan Pa Walikota karena kebijakan itu ada tahapannya. Bukan langsung membongkar tanpa ada solusi. Rakyat harus dilindungi. Apalagi mereka sudah tinggal puluhan tahun disini,” katanya

BACA JUGA: Bareskrim Jauh-Jauh ke Jatim Demi Kasus Ahok, Begini Tanggapan FPI

Anim juga mempertanyakan soal kerohiman bagi rumah yang terkena gusur. "Apakah pa walikota memberikan dana kerohiman kepada warga yang kena bongkar?,"tanya Anim.

Anim juga meminta Polres Bekasi memeriksa aksi pemukulan warga diproses secara hukum."Yang anarkis harus dihukum. Termasuk oknum Satpol PP," tegas dia.

BACA JUGA: Cuti Kampanye, Ahok Tak Sempat Tanda Tangan Penetapan UMP DKI

Dia juga akan memanggil pihak Dinas Pekerjaan Umum Irigasi Bekasi terkait penjualan lahan negara ke masyarakat.

Sementara Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai juga menyayangkan sikap Walikota yang tidak menjawab surat DPRD Kota Bekasi soal pembahasan pembongkaran rumah-rumah tersebut.

"Kami sudah melayangkan surat ke pa Walikota agar masalah pembongkaran rumah dibahas dulu. Jangan langsung tancap gas dong," kata dia.

Menurutnya, pembongkaran paksa ini sangat merugikan rakyat apalagi  tidak ada solusi yang diberikan kepada masyarakat. Misalnya, direlokasi ke rusunawa atau diberikan kerohiman agar mereka bisa memiliki tempat tinggal yang layak lagi.

"Ini tidak ada solusi. Pa walikota langsung bongkar aja. Kasian rakyat," sindir Tumai.

Atas permintaan tersebut, pembongkaran rumah akhirnya dihentikan, dan akan dibahas lebih lanjut bersama dengan pemkot bekasi. DPRD kota Bekasi berharap Pemkot tidak arogan dalam menggusur rumah rakyat.(fri/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP: Ahok Tipe Berani Mati, Bukan Mental Gerombolan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler