JAKARTA -- Pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sri Sultan Hemengkubuwono (HB) X menyisakan pertanyaanBukan soal materi pertemuan
BACA JUGA: Banding Arafat dan Alif Kuncoro Ditolak
Namun, lebih pada keberadaan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai perantara dalam proses bertemunya seorang presiden dan salah seorang gubernurnya."(Pertemuan itu) tidak lazim
Menurut dia, sebagai seorang presiden, SBY punya perangkat untuk bisa memanggil pejabat pemerintahan siapapun, mulai tingkat pusat hingga tingkat kelurahan
BACA JUGA: Warga Kulonprogo Dukung Penetapan
"Saya pikir negara ini belum dalam keadaan darurat kok, sehingga sebuah pertemuan presiden dan bawahannya sampai perlu perantara," imbuhnyaBACA JUGA: Tuntut Ichlasul Amal Minta Maaf
Apakah ini berarti ada yang bermasalah antara hubungan presiden dan Sri Sultan" "Kalau di pihak Sultan yang saya tahu tak ada masalah," kata TjahjoMenurut dia, meski memiliki berbagai keistimewaan, Sultan selalu tunduk pada setiap keputusan maupun kebijakan nasional"Mulai dari zaman Presiden Soeharto sampai sekarang beliau taatDipanggil ke Jakarta ya datangAda perda, kebijakan pemerintah, keppres, permen, DIJ pun mengikutinya," papar Tjahjo.
Keberadaan Ical "sapaan Aburizal Bakrie- sebagai perantara muncul langsung dari pernyataan SultanGubernur DI Jogja itu mengakui, pertemuannya dengan SBY terjadi setelah dijembatani oleh IcalSBY dan Sultan bertemu di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (21/12) lalu.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, langkah Ical yang mempertemukan SBY dan Sultan merupakan inisiatif pribadiDia mengatakan, inisiatif itu dilakukan untuk memuluskan pembahasan RUU Keistimewaan (RUUK) Jogja di parlemen"Saya kira inisiatif beliau secara pribadi, terdorong oleh rasa tanggung jawab untuk bisa turut menyelesaikan masalah nasional, itu isu krusial dan lobi-lobi politik boleh-boleh saja mempercepat penyelesaian," kata Agung di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin
Agung berharap lobi-lobi itu bisa membantu pengambilan keputusan secara formal antara pemerintah dan DPRIa menilai pertemuan-pertemuan informal tersebut sebagai hal wajar dalam politik
"Ini paling tidak sudah ada referensi, sudah ada gagasan dan masukanItu juga dari hasil ini, dan ini dilakukan oleh Pak Ical," kata Agung yang di kabinet menjabat sbeagai Menko Kesra tersebutMengenai sikap partainya terhadap RUUK Jogja, Agung mengatakan hal tersebut masih menjadi bahasan"Sampai sekarang belum final," kata Agung(dyn/sof/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Remunerasi Tak Sampai ke Menteri
Redaktur : Tim Redaksi