jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah kurang setuju jika pemilihan Ketua MPR RI harus melewati proses voting. Basarah mengatakan, posisi itu harus dilalui di jalan mufakat bersama oleh partai politik dan dari DPD RI.
"Mengenai orang-orangnya atau tokoh-tokoh yang duduk, tentu merupakan hasil musyawarah dan mufakat partai koalisi pendukung Jokowi. MPR adalah lembaga permusyawaratan, maka sangat ideal kalau pilihan pimpinan MPR itu dengan cara musyawarah mufakat, bukan voting," kata Basarah di Jakarta Pusat, Jumat (2/7).
BACA JUGA: Siapa yang Merasa Lebih Hebat dari Cak Imin? Silakan Jadi Ketua MPR
Basarah menerangkan, ketua umum partai politik akan membahas siapa-siapa saja yang pantas duduk sebagai ketua dan wakil ketua di MPR.
BACA JUGA: Siapa yang Merasa Lebih Hebat dari Cak Imin? Silakan Jadi Ketua MPR
BACA JUGA: Perpres Mobil Listrik, KPBB: Pakde Jokowi Tolong Dipercepat
"Saya yakin partai Koalisi Indonesia Kerja akan punya kesepakatan kolektif, bersama, untuk menyepakati siapa saja parpol yang akan mendudukkan kader-kadernya sebagai pimpinan MPR," tutur Basarah.
Di samping koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin, kata Basarah, tentunya dari koalisi Prabowo-Sandi juga diajak bersama membahas hal ini. "Jadi simbol pimpinan MPR itu adalah simbol persatuan antara parpol politik yang terbagi dua blok pada pemilu kemarin," pungkas Basarah. (tan/jpnn)
BACA JUGA: Baiq Nuril Terima Langsung Keppres Amnestinya di Depan Jokowi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bahagianya Baiq Nuril Dapat Undangan dari Jokowi
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga