JAKARTA -- Terkuaknya sejumlah kasus penganiayaan TKI di Arab Saudi menjadi bola liar di DPRPolitisi pun saling menuding
BACA JUGA: Sebulan, 82 TKI Mati Tak Wajar
Fraksi PDIP mendesak Presiden SBY mengevaluasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin IskandarBACA JUGA: Dana Seleksi Hakim Tipikor Mepet
"Seharusnya, ada evaluasi dari SBY
BACA JUGA: Bekas Petinggi Peruri Ditahan
Turut hadir anggota FPDIP lain yang juga teman Rieke di komisi IX, termasuk Ketua Komisi IX Ribka Tjibtaning, Surya Chandra Suropaty, dan Eddy Mihati.Rieke mengatakan, salah satu yang memperparah kondisi pekerja Indonesia di luar negeri adalah merajalelanya mafia TKI"Ini sudah menjadi rahasia umum," ujar pemeran Oneng di sinetron komedi Bajaj Bajuri itu.
Dia mencontohkan, pengiriman TKI ke Malaysia berada dalam posisi moratorium sejak pertengahan 2009Artinya, pengiriman TKI yang baru, terutama yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (PRT) ditundaNamun, faktanya, hingga Oktober 2010, terlacak lebih dari 9 ribu TKI baru berprofesi PRT di Malaysia"Kok bisa pergi dalam kondisi moratorium begitu," kritik Rieke
Dia juga menyesalkan pemerintah yang hingga sekarang tidak memberikan sanksi terhadap perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang kedapatan nakalKarena itu, Rieke berkeyakinan ada mafia yang beroperasi secara sistematis"Pasti ada mafianyaBisa siapa saja, bisa swasta maupun oknum-oknum pemerintahan sendiri," katanya.
Dalam konteks pengiriman TKI ke Arab Saudi, Rieke menyebut sejumlah anggota DPR telah mendesak adanya moratoriumBahkan, Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJTKI) menyuarakan sikap yang samaDia menyayangkan Menakertrans Muhaimin Iskandar yang justru memilih sikap berbeda"Mengapa menakertrans tidak mau moratorium? Jangan-jangan ada mafia TKI di situIni bisa dipersonanongratakan," kata Rieke.
Ribka Tjiptaning mengatakan, kasus Sumiati dan Kikim Komalasari telah menambah panjang derita TKI di luar negeri sekaligus menjadi kegagalan pemerintah yang kali kesekian dalam melindungi TKI"Pemerintah selalu merespons secara reaktif dengan gagasan yang bersifat lip serviceTapi, tidak pernah menyelesaikan akar masalah dengan serius," katanya.
Dengan nada kesal, Ribka mengatakan, komisi IX sudah puluhan kali mengadakan rapat dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur HidayatNamun, tetap saja tidak ada perubahan konkret di lapangan"Mungkin Presiden, Menakertrans, dan menteri luar negeri sudah lupa derita Ceriyati, Siti Hajar, Siti Tarwiyah, Susmiyati, Sariah, Winfaida, dan puluhan nama lain yang pernah dijanjikan penyelesaian kasusnya," kata Ribka
Saat ditanya apakah presiden perlu me-reshuffle pembantunya yang tidak becus mengurus TKI, Ribka menjawab diplomatis"Mau diganti berapa kali percuma ketika kepala negara nggak ada komitmen," jawabnya
Secara terpisah, Ketua Fraksi PKB di DPR Marwan Jafar membela Menakertrans Muhaimin Iskandar yang juga ketua umum DPP PKBMenurut dia, dorongan kepada SBY agar mengevaluasi Muhaimin tidak tepat"Itu tuduhan yang salah alamat, ngawurBaca dulu undang-undangnya," katanya.Marwan lantas menyebut Permenakertrans Nomor 3/2010 dan Inpres Nomor 3/2010Menurut dia, dua aturan tersebut mengatur bahwa yang berwenang penuh untuk mengurus PJTKI sampai penempatan dan perlindungan TKI adalah BNP2TKI.
"Kementerian itu sebagai regulatorKewenangan teknis sepenuhnya di BNP2TKI, termasuk pengawasan," katanyaMarwan menyambung bahwa Kemenakertrans, BNP2TKI, dan pemda se-Indonesia juga sudah memiliki MoU"Intinya, pemda harus tahu setiap ada pemberangkatan TKI dari daerahnya," terangnya.
Selama setahun terakhir, Kemenakertrans telah mengevaluasi tak kurang dari 500 PJTKIPJTKI yang profesional tak lebih dari sepuluh persen dan sisanya ditindak tegas"Semua ini timbunan masalah dari masa lampau yang tengah dibersihkan oleh Cak Imin (panggilan akrab Muhaimin Iskandar, Red)," kata Marwan.
Dia juga mengatakan, presiden jangan terus digiring ke arah reshuffle kabinetMenurut Marwan, hak prerogratif presiden harus dihormati"Jangan memaksa-maksa presiden soal reshuffle," tegasnya(pri/c6/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Izin Tambang Meningkat Jelang Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi