BACA JUGA: Satu Sekolah Hanya Ada Satu Guru
"Dalam beberapa kesempatan, pemerintah selalu mengatakan nilai UN sebagai salah satu syarat kelulusanIkut hadir pula, anggota fraksi PDIP lainnya, Heri Akhmadi, Utut Adianto, Guruh Soekarnoputra dan Puti Guntur Soekarno.
Deddy mengatakan, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri memang dilaksanakan UN, namun sistem penentu kelulusan ditentukan oleh nilai evaluasi semester pertama, semester kedua, nilai ujian sekolah, dan nilai UN.
"Sementara sekarang tidak begitu
BACA JUGA: Nilai Ujian Praktek SMK Minimal 7
UN berdiri sendiri, dan sifatnya mematikan syarat peniliaian lainnya," katanya.Sementara Heri Akhmadi menambahkan, FPDIP sebenarnya sudah melakukan pertemuan dengan Mendiknas M Nuh untuk membicarakan masalah tersebut.
"Namun, usulan kami ditolak
Heri mengaku kecewa dengan jawaban Mendiknas M Nuh
BACA JUGA: Ujian Teori jadi Syarat Kelulusan Sekolah Kejuruan
Menurutnya, alasan yang disampaikan Mendiknas menunjukkan bahwa selama ini pemerintah gagal dalam membina integritas dan proses pendidikan di sekolah maupun di satuan pendidikan"Jika pemerintah sendiri sudah tidak percaya dengan satuan pendidikan di bawahnya, gimana? Ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal membentuk sistem pendidikan nasional," ungkap mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa ini.Untuk itu, kata Deddy melanjutkan, pihak fraksi PDIP tetap bersikeras untuk menolak UNIa menambahkan, bahwa fraksi PDIP tidak memiliki kompromi politik dengan pemerintah soal UN.
''Biar masyarakat tahu, bahwa PDIP tetap konsisten berjuang untuk rakyatNamun, di komisi X, kami tak bisa berbuat apa-apa, karena hanya fraksi PDIP dan PKS lah yang tetap konsisten menolak UN sepanjang tidak ada rasa keadilanMeskipun ada voting, kami tetap kalah,'' kata Deddy. (aj/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Unas Tetap Disarankan Diundur
Redaktur : Auri Jaya