SORONG – Masalah penggunaan dana otonomi khusus Papua kembali mendapat sorotanKali ini datang dari anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Robert Jopy Kardinal
BACA JUGA: Nilai Ujian Praktek SMK Minimal 7
Dia mempersoalkan buruknya fasilitas sekolah, padahal dalam satu tahun anggaran dana Otsus yang dikucurkan mencapai triliunan rupiahRobert menyatakan keprihatinannya itu lantaran di kampung Hopmare distrik Kwoor kabupaten Tambrauw, ada SD yang dibangun seadanya dan lebih memprihatinkan lagi hanya 1 orang guru yang mengajar di sekolah tersebut
BACA JUGA: Ujian Teori jadi Syarat Kelulusan Sekolah Kejuruan
Seperti halnya sekolah lain, SD di kampung Hopmare itu juga terdiri dari beberapa ruang kelasDia mengatakan hal tersebut kpada wartawan disela-sela menyaksikan pengukuhan Petrus Pangalila Yembra sebagai anak adat suku Abun di kampung Hopmare distrik Kwoor kabupaten Tambrauw kemarin (26/1)
BACA JUGA: Unas Tetap Disarankan Diundur
Dikatakan Robert Kardinal, masalah pendidikan janganlah disepelakan karena pendidikan merupakan modal awal dalam membangun sumber daya manusia (SDM),dan sumber daya alam (SDA) di Papua."Anak-anak di kampung Hopmare harus mendapat perhatian dari pemerintah terutama dinas terkait agar memikirkan solusi atas masalah pendidikan di daerah yang cukup terpencil ituSebenarnya permasalahannya dimana? Kenapa sampai di sini (kampung Hopmare) tidak ada guru,mungkin kalau guru dari luar pastinya harus ada fasilitas rumah dan sebagainya, tapi soal pendidikan ini kan sangat penting,” ujar Robert Kardinal.
Dia lantas memperpertanyakan dana Otsus yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah untuk Papua terutama dibidang pendidkanPada dikemanakan dana Otsus yang begitu besarDisebutkan Robert Kardinal, dalam satu tahun anggaran dana Otsus yang dikucurkan sebesar Rp 1 triliun lebih . Dari jumlah tersebut 30 % untuk pendidikan“Ini undang-undang lho yang bicara dan harus dipatuhi,”ujarnya.
Selain itu dari dana Otsus tersebut 15% juga diperuntukkan bagi kesehatanTapi kenyataannya pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan masih jauh dari yang diharapkan masyarakat.
“Di sini (kampung Hopmare) ada sekolah tapi gurunya cuma satu,ada puskesamas tapi tidak ada dokter,”sorot Robert KardinalPrihatin dengan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah itu, Robert Kardinal mengatakan bulan Maret mendatang akan ada dokter spesialis dari Jakarta yang bersedia melaksanakan bhakti sosial di kampung HopmareDalam hal ini ia hanya memfasilitasi tempat karena masyarakat setempat memang sangat membutuhkan.
Robert Kardinal pun mengatakan akan membawa masalah ini sebagai aspirasi masyarakat Papua untuk disampaikan ke DPR RI dan Menteri PendidikanMenghadapi masalah pendidikan seperti itu, dimana sekolah kekurangan guru, Robert Kardinal mengatakan jika ujian nasional yang belum lama ini dipolemikkan belum layak diterapkan di wilayah PapuaMengingat kondisi pendidikan di Papua yang masih perlu banyak pembenahanTerutama terkait dengan standarisasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
Jika masalah standarisasi kelulusan tetap dipaksakan dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan"Bukan tidak mungkin jika ujian nasional diberlakukan untuk Papua maka akan banyak guru atau murid yang berbuat curang dengan memaksakan diri lulus atau meluluskan muridnyaPadahal kemampuan yang sebenarnya belum pantas untuk lulus," urainya mengingatkan.(reg/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Arifin Panigoro Terima HC dari ITB
Redaktur : Soetomo Samsu