jpnn.com - JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Markas Besar TNI menindaklanjuti laporan dugaan keterlibatan militer di Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri).
“Kami sudah melaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu sedang memverifikasi laporan tersebut,” ujar Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan di Jakarta, Kamis (17/12).
BACA JUGA: KPU Kabgor Jamin Tak Ada Pemilihan Ulang
Terkait masalah di Riau, Trimedya mengatakan, tim hukum dari DPP PDIP sudah diterjunkan ke lapangan untuk menyelidiki laporan dugaan keterlibatan militer dalam pilkada lalu.
Menurut Trimedya, ketua pimpinan daerah PDIP di Riau sebelumnya melaporkan dugaan keterlibatan militer dalam pilkada.
BACA JUGA: Novanto Lengser, Politikus PDIP Minta Kocok Ulang Pimpinan DPR
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, lanjut Trimedya, tim menemukan adanya indikasi keterlibatan sejumlah oknum tentara dalam Pilkada Riau.
“Temuan-temuan di lapangan memperlihatkan indikasi keterlibatan militer," ujar Trimedya. Menurutnya, dugaan keterlibatan militer dalam pilkada bukan isapan jempol.
BACA JUGA: Kalahnya Lumayan, Saksinya Ramadhan Pohan Ogah Tanda Tangan
Sebab, kata Trimedya, Presiden Joko Widodo juga telah mengingatkan TNI untuk tidak bermain politik praktis. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan TNI di Markas Besar TNI, Jakarta, Rabu (16/12).
Dalam sambutannya, Joko Widodo meminta TNI tunduk dan loyal kepada presiden sebagai panglima tertinggi TNI serta tidak bermain politik praktis.
“Jadi memang ada landasan presiden bicara seperti itu. TNI dan Polri harus netral,” tegas Trimedya.
Seperti diketahui, tim hukum DPP PDIP menemukan dugaan intimidasi oleh sejumlah tentara terhadap pengurus PDIP pada hari Rabu (9/12) di Kecamatan Bengkong, Batam.
Dalam laporan tim hukum PDIP, sejumlah anggota TNI tiba-tiba menangkap Alex yang merupakan pengurus cabang PDIP dan juga koordinator saksi pilkada 2015 sebelum pilkada digelar. Akibat penangkapan itu, persiapan saksi-saksi pilkada menjadi terganggu.
Trimedya mengatakan, Markas Besar TNI harus menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo supaya tidak ada petinggi atau prajurit TNI yang bermain politik praktis. “Statement presiden itu harus ditindaklanjuti,” ujar Trimedya.
Di samping itu, kata Trimedya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga harus memanggil petinggi militer di daerah yang pada pilkada lalu diduga terlibat politik praktis.
“Segera panggil mulai dari pangdam (Kodam) hingga dandim (Kodim) dan Danramil (Koramil),” ujarnya.
Selain itu, Trimedya juga meminta Bawaslu untuk segera menindaklanjuti laporan PDIP terkait dugaan keterlibatan militer dalam Pilkada Riau.
“Bawaslu harus melihat ini secara baik dan menindaklanjutinya. Entah apakah diperlukan penghitungan ulang atau pemilihan ulang. Sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku saja,” ujar Trimedya.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jago PKS-Gerindra Digoyang Setelah Menang
Redaktur : Tim Redaksi