jpnn.com - SERANG - Ratusan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten yang terletak di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kota Serang, Banten, melakukan aksi unjukrasa, kemarin (7/10).
Dalam aksi itu para karyawan menuntut kejelasan status dan kelancaran gaji. Akibat aksi tersebut, pelayanan RSUD Banten sempat membuat terhenti, bahkan nyaris lumpuh.
BACA JUGA: Sukran Tanjung Langsung Pimpin Tapteng
Pantauan INDOPOS (Grup JPNN), aksi unjukrasa yang dilakukan karyawan RSUD Banten pada 08.30 di halaman RSUD Banten, tepatnya di depan mushola rumah sakit setempat.
Para karyawan yang melakukan aksi yakni dilakukan oleh bagian costumer service, pendaftaran, informasi dan kasir.
BACA JUGA: Pemerkosa Anak Kandung Dipenjara 13 Tahun
Dalam aksinya para karyawan melakukan orasi secara bergantian, yang isinya meminta kejelasan status karyawan dan kejelasan gaji yang diterima mereka. ”Kami menuntut kesejahteraan kepada pimpinan RSUD Banten,” kata salah seorang karyawan, Selasa (7/10).
Ia mengatakan, seluruh pegawai tidak tetap (PTT) hingga saat ini tak jelas status kepegawaiannya. Lantaran sejak diterima menjadi pegawai beberapa tahun lalu, hingga kini belum menerima SK kepegawaian.
BACA JUGA: Asap dari Sumsel dan Jambi Selimuti Pekanbaru
Bahkan kata dia, sebelum masuk, dirinya dan pegawai lainnya dijanjikan gaji sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) yakni sebesar Rp 1,6 juta. Namun, faktanya kami hanya menerima gaji sebesar Rp 950 ribu. "Ini pembohongan," teriak salah satu karyawan dalam orasi mereka.
Sementara Direktur RSUD Banten, dr Andi Fatmawati mengaku terdapat kesalahan komunikasi (miskomunikasi) perihal penggajian sejak awal perekrutan. Saat rekruitmen pegawai, banyak pegawai yang melamar menggunakan ijazah SMA.
Namun setelah bekerja ada yang menyelesaikan D3 dan S1. ”Padahal kan ada aturannya, kami harus menyesuaikan dengan aturan SSH (Standar Satuan Harga) dan peraturan daerah,” kata Andi Fatmawati, Direktur RSUD Banten, saat ditemui di lobi RSUD Banten, kemarin.
Lebih lanjut, pihaknya akan menyesuaikan gaji pegawai mulai tahun depan bilamana disetujui oleh pemerintah, ”Kita berusaha membuat SSH yang baru untuk kenaikan gaji mereka. Tapi itu kalau disetujui pimpinan. Semua kita akomodir,” terangnya.
Mengenai tunjangan kesehatan pagawai, Fatmawati mengaku sudah disetujui mulai tahun 2014. Ketika ditanya berapa jumlah pegawai RSUD Banten yang mogok kerja hari ini, Fatmawati tidak menjawab jumlahnya dengan pasti.
”Ini kan pelayanan normal. Cuma di cutomer service aja kan. Karena ada beberapa shift kita liat nanti berapa yang mogok kerja,” pungkasnya.
Salah satu pegawai RSUD Banten Mulyati membantah jika sistem penggajian terjadi perubahan berkaitan dengan tingkat pendidikan.
”Pernyataan bu direktur itu pembohongan publik. Tidak benar itu, sejak tahun 2012 saya mengajukan lamaran dengan jenjang S-1, namun hingga saat ini hanya menerima gaji sebesar Rp950 ribu. Kami pada saat bergabung dengan RSUD Banten sebanyak 126 orang. Dari pertama kerja hingga saat ini kami hanya mendapatkan gaji itu. Tidak pernah ada tunjangan hari raya dan jaminan kesehatan. Makanya ketika kami sakit kami tetap harus bayar ke rumah sakit,” terang dia.
Menurut Mulyati, tidak hanya ada keganjilan dari sisi penggajian saja. Lebih lanjut mengenai perekrutan sudah ada keganjilan yang menimpa nasib para pegawai RSUD Banten.
”Ketika pengumuman pegawai saat itu (tahun 2012-red) untuk PTT (Pegawai Tidak Tetap-red), kami pun masuk. Tetapi setelah masuk, hingga saat ini, SK tidak pernah kami terima, jadi status kami di sini tidak pernah jelas,” imbuhnya,
Mulyati juga mendesak Plt Gubernur Banten Rano Karno untuk segera mengganti Direktur RSUD Banten. ”Sebab dilihat dari kinerjanya selama ini Ibu Direktur tidak memahami mengenai manajemen rumah sakit,” pungkasnya.
Berdasarkan pantaun INDOPOS, pelayanan seperti pendaftaran pasien, kasir, pelayanan pasien tetap berjalan seperti biasa namun terlihat pegawai yang melayani diganti oleh pegawai dari dinas kesehatan provinsi. (bud)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kos-kosan Rawan Pencurian
Redaktur : Tim Redaksi