Pegawai Tak Produktif Diancam Sanksi

JAKARTA - Program baru Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN & RB) ialah memantapkan dan meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah, atau dikenal dengan nama sistem AKIPMenpan EE Mangindaan meminta para kepala daerah untuk meningkatkan pelayanan publik

BACA JUGA: Waspadai Pengalihan Substansi Perkara Century

Ia meminta kinerja sistem pelayanan lebih ditingkatkan, agar tak kena penalti alias sanksi.

"Jabatan baru yang saya emban sangat strategisBukan hanya pendayagunaan aparatur negara, tetapi ditambah reformasi birokrasi

BACA JUGA: SBY: Pramuka Perlu Revitalisasi

Sepertinya seram betulTetapi ini tantangan baru bagi kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

BACA JUGA: Fraksi Golkar Pilih Bela Wartawan

Kita sedang gigih memperjuangkan pelaksanaan evaluasi sistem AKIP dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)," kata Mangindaan.

Menpan pun mengutarakan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar SDM aparatur di semua lini pemerintahan meningkatkan profesionalitas, serta lebih efisien dan produktifMakanya dalam sistem ke depan katanya, bila pegawai tak produktif, bisa dikenai penalti sesuai dengan Undang-undang Kepegawaian.

Mangindaan pun lantas memaparkan tiga langkah strategis demi mewujudkan SDM aparatur yang profesional, efisien dan produktif tersebutYaitu pertama dengan sinkronisasi beberapa peraturan perundang-undangan kepegawaian, kemudian dengan menyempurnakan sistem pengadaan PNS sesuai kebutuhan organisasi, baik jumlah maupun kompetensinyaBerikutnya juga dengan penyiapan berbagai instrumen dan prasyarat yang diperlukan bagi pelaksanaan penataan manajemen SDM aparatur.

"Sekarang sedang kita dorong perbaikan sistem pelayanan publik, agar terwujud pelayanan prima oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah(Juga) penyebarluasan percontohan bersifat best practices dan OSS (one stop service)," bebernya.

Mangindaan pun kemudian menyebutkan dua provinsi yang dianggap sudah menjalankan pelayanan publik yang baik saat ini, yaitu Jawa Timur (Jatim) dan Sumatera Selatan (Sumsel)"Kami memperhatikan (bahwa) Jawa Timur dan Sumatera Selatan sudah mulai melakukan pelayanan publik yang baikMungkin daerah lain juga sudah melakukan itu, tetapi yang sudah kelihatan dua iniSemoga terus ditingkatkan dan bisa dicontoh daerah lain," ujarnya pula.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, Pemprov Sumsel terus meningkatkan pelayanan publikDisebutkannya, saat ini di sana bukan hanya di bidang pendidikan dan kesehatan yang sudah digratiskan, tetapi akan merambah sektor lain yang lebih besarBegitu juga dengan Gubernur Jatim Soekarwo, yang menyebut bahwa Pemprov Jatim kini tengah menggalakkan sektor pelayanan publik khususnya untuk urusan administrasi masyarakat dan dunia usaha.

Kedua gubernur ini juga kompak mengaku tengah mempersiapkan daerahnya sebagai tujuan wisata menuju era bebas 2015"Kami sedang mempersiapkan wisata olahraga, memperbaiki infrastrukturKalau ke Palembang tahun ini, akan berbeda saat datang ke Palembang 2011 mendatang, waktu pelaksanaan SEA Games 2011Kami persilakan kepada wisatawan dalam dan luar negeri untuk datang ke Palembang," ujar Alex.

Begitu juga Soekarwo, yang menyatakan bahwa masyarakat di daerahnya sudah diajak untuk menjalin komunikasi dengan para pendatang"Masyarakat kami open (terbuka) bagi kaum pendatangMemang kami ada kelebihan, tapi soal kesehatan, baru-baru ini kami belajar ke SumselMengenai wisata, kami sudah menyiapkan diri agar setiap pendatang merasa nyaman datang ke daerah kami, baik melalui laut, udara, maupun darat," bebernya(gus/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kuntoro Dianggap Tak Pantas Pimpin Berantas Markus