Pejabat SKPD Pessel Pemalas Terancam Dicopot

Minggu, 24 Juli 2011 – 00:10 WIB

JAKARTA - Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat, Nasrul Abit mengingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk berada dalam satu target yang sama dengan pemerintah daerah yakni melepaskan Kabupaten Pessel sebagai kabupaten miskin di Provinsi Sumatera Barat.

"Kembali saya tegaskan, seluruh SKPD di Pesisir Selatan harus berada dalam satu target yang sama yakni melepaskan Pesisir Selatan sebagai daerah miskin di Provinsi Sumatera Barat," tegas Nasrul Abit, saat membuka seminar bertema "Mitigasi Bencana Gempa/ Tsunami di Pantai Barat Sumatera/ Mentawai dan Rapimnas Ikatan Keluarga Pesisir Selatan (IKPS), di Museum Listrik, kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Sabtu (23/).

Bagi siapa pun pejabat SKPD dan seluruh jajarannya tidak masuk dan berkomitmen terhadap pencapaian target itu, lanjutnya, pilihannya hanya satu, yakni mundur dari jabatannya dan memberikan kesempatan kepada pejabat PNS yang berkomitmen terhadap target tersebut.

Dikatakannya, saat dilantik jadi bupati, Jumat (17/9/2010) lalu, Kabupaten Pesisir Selatan yang sebelumnya dipimpin oleh Darizal Basir menduduki peringkat ke-18 sebagai kabupaten tertinggal dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat dengan angka kemiskinan mencapai 42 persenMakanya perintah pertama usai bupati dilantik adalah membebaskan seluruh biaya SD dan SMP

BACA JUGA: Terekam CCTV, Cepokan di Ruang ATM



"Menjelang satu tahun usia kepemimpin saya, salah satu indikator yang dijadikan kabupaten miskin yakni soal pendidikan sudah dapat diperbaiki seiring diraihnya predikat terbaik lulusan SMP di Sumatera Barat
Sambil mempertahankan posisi terbaik lulusan SMP itu, sektor lainnya yang dijadikan indikator daerah miskin harus diperbaiki secara signifikan

BACA JUGA: Roda Kiri Kempis, Garuda Hard Landing di Malang

Karena itu, pejabat SKPD selaku institusi teknis pelaksana harus bekerja ekstra keras," tegasnya.

Kebijakan Pemda Pessel yang melakukan sweeping terhadap anak-anak usia sekolah yang belum memasuki bangku pelajaran harus tetap dilaksanakan sebagai konsekuensi dari pembebasan biaya pendidikan dari SD hingga SMP.

Selain meraih predikat terbaik lulusan SMP tahun ajaran 2011, saat ini Pesisir Selatan juga sudah memiliki satu unit SMA unggulan dengan pelajar hanya sekitar 72 siswa-siswi dan 5 perguruan tinggi swasta
"Kabar terkini soal peserta didik di Pesisir Selatan, tahun ajaran 2011 ini sedikit 8 lulusan SMA di Kabupaten Pesisir Selatan diterima pada Fakultas Kedokteran Unand di Padang," imbuhnya.

Lebih lanjut, Nasrul Abit juga membeberkan upaya kongrit yang sudah dia ambil terkait dengan perbaikan 2000 rumah warga miskin yang tidak layak uni dari jumlah keseluruhan sekitar 8000 unit rumah.

"APBD kita memang sangat terbatas hanya sekitar 700 miliar pada tahun 2011 ini

BACA JUGA: Wagub Dorong Pengembangan Bandara Kalsel

Tapi dengan cara-cara Syariah kami mengeluarkan instruksi agar seluruh PNS di jajaran Pesisir Selatan menyetorkan zakatnya melalui badan pengelola zakat kabupaten dan hingga hari ini sudah 2000 rumah kita perbaiki hingga menjadi layak huniBagi siapa pejabat yang tidak mematuhi kebijakan ini, dengan terpaksa harus dicopot dari jabatannya," tegas Nasrul Abit, sembari menambahkan bahwa bulan lalu terkumpul zakat dari PNS sebanyak 157 juta rupiah.

Terakhir, Nasrul Abit juga mengklarfikasi seluruh tudingan negatif terhadap dirinya mulai dari orang tuanya yang diisukan PKI hingga kekayaan yang dimilikinya"Orang tua saya pernah diisukan terlibat PKI dan saya dituding memiliki rumah di kawasan elit Menteng Jakarta Pusat dan juga mobil Camry di Jakarta serta rumah sakit di Lampung."

Menurut Nasrul semua itu adalah fitnah"Setiap ke Jakarta memang saya memilih tidur di kawasan Menteng karena di situ ada hotel Marcopolo (sekarang hotel Bagus,red) yang biayanya terjangkau dengan perjalanan dinasSedangkan mobil Camry, itu tidak ada karena saya di Jakarta lebih sering menggunakan mobil rental harian jenis APV atau Avanza saja," ungkapnya.

Soal rumah sakit di Lampung, yang dimaksud itu adalah Rumah Sakit Umum Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan"Rumah Sakit Umum di Kalianda itu adalah rumah sakit umum yang dibangun tahun 1981 tapi hingga tahun 2000-an belum mengantongi akreditasi dan manajemen rumah sakit itu meminta saya secara pribadi untuk mengarahkannya agar bisa memperoleh akreditasiJadi tidak saya yang punya," ungkapnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Wako dan Mantan Wako Pariaman, Tersangka


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler