Pekan Depan, DPR Fit and Proper Test Kapolri

JAKARTA – Komisi III DPR berencana melakukan fit and proper test atas Bambang Hendarso Danuri sebagai calon tunggal Kapolri pada Senin (22/9) pekan depanYang perlu pembahasan di internal Komisi III DPR justru perlu ataupun tidaknya mengunjungi rumah calon pengganti Sutanto di kursi Kapolri itu.

"Rencananya kami akan jadwalkan fit and proper test pada Senin (22/9) dan akan digelar secara terbuka

BACA JUGA: Zakat Harus Dikelola Negara

Kita berharap sebelum sebelum reses sekitar tanggal 25 September sudah selesai," ujar Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsuddin.

Menurutnya, bahwa setelah surat dari Presiden dibacakan di Rapat Paripurna Selasa ini maka Komisi III akan mengadakan rapat intern untuk menentukan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan"Termasuk didalamnya apakah perlu melakukan kunjungan ke rumah pribadi Bambang," ujar politisi Golkar ini.

Terkait hal itu, Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan mengatakan bahwa Komisi yang dipimpinnya akan mengunjungi rumah pribadi Bambang Hendarso pada Jumat (19/9) besok

BACA JUGA: KPU Tutup Masa Perbaikan Berkas Caleg

"Ini untuk mengetahui keseharian dan kehidupan pribadinyaTermasuk juga mempertanyakan kepada keluarga dan tetangganya," ujar Trimedya.

Ditambahkan, Komisi III DPR harus tahu persis tentang posisi Bambang Hendarso, termasuk dukungan seluruh keluarganya

BACA JUGA: Presiden Paksa DPR Setujui BHD

Dan yang terpenting, katanya, adalah bagaimana agar calon Kapolri itu dapat mempersatukan Polri dan kemampuannya dalam menghadapi pemilu 2009.


Menurut politisi PDIP ini, ada beberapa kriteria lingkungan yang mendukung seorang calon pejabat, yaitu bagaimana kepedulian terhadap lingkungan dan bersosialisasi, serta keharmonisan keluarganya"Kami akan meminta seluruh anggota keluarga berkumpul untuk ditanyakan seperti apa figur BHD, dan bagaimana sosialisasi dengan masyarakat sekitar," tandasnya.

Tentang kemungkinan calon tunggal Kapolri itu akan bernasib sama pada pemilihan calon Guberur BI yang pernah disusulkan Presiden yang belakangan tidak disetujui DPR, Trimedya mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada resistensi.

"Tapi jika ada penolakan maka akan terjadi stagnasi dan presiden harus segera mengambil langkahMudah-mudahan sesuai rencana, karena yang kita pikirkan adalah institusi Polri," paparnya.(ara/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tidak ada Batas Waktu untuk Tim Tangguh