Pekerja di Batam Tolak Kenaikan Pajak

Rabu, 16 Maret 2011 – 03:53 WIB

BATAM - Ratusan Ratusan massa yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batam dan organisasi kepemudaan (OKP) berdemonstrasi di depan Kantor Wali Kota Batam, Selasa (15/3)Mereka mengecam rencana kenaikan pajak daerah oleh Wali Kota Ahmad Dahlan

BACA JUGA: Daerah Otonom Gagal Bakal Dilebur



Ketua SPSI Kota Batam Syaiful Badri mengatakan, rencana kenaikan pajak daerah akan menambah beban masyarakat
Sebab akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok

BACA JUGA: Pemekaran Dua Daerah di NTB Akan Diprioritaskan

"Wali Kota dipilih oleh rakyat, jangan malah menambah beban rakyat," kata Syaiful dalam orasinya


Para pendemo kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan Wali Kota Ahmad Dahlan

BACA JUGA: Keppres Pencopotan Syamsul Akan Diserahkan ke Gatot

Mereka hanya ditemui oleh Asisten Administrasi Umum Maaz Ismail"Pak Wali masih di luar kota, nanti saya akan menyampaikan aspirasi ini kepada beliau," ujar Maaz

Usai berdemo di Kantor Wali Kota, massa bergerak ke Kantor DPRD BatamDi Gedung Dewan mereka ditemui Wakil Ketua I DPRD Batam Ruslan KasbulatovKepada para demonstran, Ruslan menyampaikan kebijakan pemerintah menaikkan tarif pajak daerah akan sangat memberatkan rakyat"Wali Kota plin plan," kata Ruslan.

Di tempat terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri dalam konferensi pers menegaskan, tetap menolak rencana Pemko Batam menaikkan pajak daerah"Kenaikan pajak ini masyarakat langsung yang merasakanPengusaha tidak terlalu terpengaruh, karena mudah saja bagi pengusaha mengurangi karyawan (PHK), bila kenaikan pajak memang maunya pemerintahNah, kembali lagi, masyarakat yang kena imbasnya, pemerintah tidak pikirkan itu," ujar Ketua Apindo Kepri Cahya

Cahya mengatakan, sebagian besar pengusaha di Batam, khususnya pengusaha properti dan masyarakat, telah menyumbangkan Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mereka ke pendapatan asli daerah sebanyak Rp600 miliar per tahunAngka itu akan meningkat jadi Rp1 triliun dalam dua tahun ke depan, sehingga tidak ada alasan pemerintah menaikkan pajak.

"Saya bingung sama Wali Kota, dasar pertimbangan dalam menaikkan pajak di beberapa sektor itu tidak nyataIbaratnya ayam itu dipelihara supaya bertelur dan kita dapat nikmati bersamaBukan seperti sekarang ini, pemerintah malah mau mematikan ayamnya," ujar CahyaIa menyebutkan, PHK sudah marak saat ini di sejumlah perusahaan di Batam

Jalan Terus

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pajak Daerah Yudi Kurnain mengatakan, pihaknya akan terus bekerja membahas rencana kenaikan pajak-pajak daerah Kota BatamMeskipun banyak kritikan dan penolakan, namun Pansus akan tetap melakukan pembahasan"Pansus jalan terusTapi bagaimanapun kami akan mencari solusi dan keputusan terbaik," kata Yudi, kemarin.

Wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, para prinsipnya Ranperda Pajak Daerah ini akan dibahas dengan seluruh pihakMulai dari kalangan akademisi, pengusaha, LSM, pengamat ekonomi dan seluruh pihak terkait, termasuk para pekerja.

"Semua sudah kami jadwalkanNanti kami akan duduk bersama untuk membicarakan rencana kenaikan pajak ini," pungkas Yudi(par/cha)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Komunitas Yahudi di Manado Kian Eksis


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler