jpnn.com - JAKARTA - Perkembangan infrastruktur industri hilir gas bumi di Indonesia memancing keluhan dari pekerja PT PLN. Melalui serikat pekerja (SP) PT PLN, karyawan BUMN ketenaga listrikan tersebut mendesak realisasi proyek pipa gas Kepodang-Tambak Lorok.
Sebab, PT PLN diklaim tak bisa menghemat Rp 3 triliun per tahun karena proyek yang tak kunjung selesai.
BACA JUGA: Hilang 13 Tahun, Warni Kembali Dengan Kantongi Rp 241 Juta
Ketua Umum DPP SP PLN Deden Adhityadarma mengatakan, pihaknya turut merasa kesulitan yang dialami oleh PLN. Menurutnya, pihak perusahaan harus menderita selama beberapa tahun karena sulitnya mendapat sumber energi yang murah.
Salah satunya, proyek gas pipa Kepodang-Tambak Lorok. Dia mengaku sudah menunggu realisasi proyek tserbut sejak enam tahun lalu oleh Bakrie & Bothers (BNBR). Dengan begitu, pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Tambak Lorok bisa dipasok gas. Namun, harapan itu tak kunjung terpenuhi.
BACA JUGA: BPJS Kesehatan Bantah Sengaja Endapkan Iuran Peserta
"Akibat belum selesainya proyek tersebut, PLN kehilangan kesempatan untuk menghemat Rp 3 triliun setiap tahun. Dengan kata lain, dengan menunggu 6 tahun, PLN mengalami pemborosan Rp 18 triliun hanya untuk PLTGU Tambak Lorok saja," jelasnya dalam keterangan tertulis kemarin (11/4).
Kegagalan PT PLN dalam menghemat biaya operasional itu sangat disayangkan. Sebab, hal itu akhirnya harus ditanggung oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Padahal, APBN itu bisa dibilang dana hak rakyat Indonesia.
BACA JUGA: Ruhut-Sutan Harus Saling Tendang, Yani Terancam
"PLN masih menghisap uang negeri. 2011, subsidi atau uang negeri yang dihisap oleh PLN adalah Rp 93 triliun. Tahun 2012 mencapai Rp 103 triliun. Tahun lalu malah Rp 101 Triliun plus rugi perusahaan Rp 29,5 Triliun," jelasnya.
Porsi subsidi tersebut diakui bisa terus membesar. Hal tersebut karena PLN terus mengonsumsi BBM untuk pembangkit listriknya. Karena itu, karyawan PLN seluruh Indonesia mengaku sepakat untuk menyatakan sikap mengenai proyek tersebut.
"Pertama, kami kenuntut kepada pemerintah melalui BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) untuk segera memperjelas Pembangunan Pipa Gas tersebut. Bila BNBR tidak sanggup, maka sudah sewajarnya pemerintah mencabut hak khusus perusahaan tersebut," tambahnya.
Dia menambahkan, proyek tersebut harus dilakukan secepatnya. Jika memang taka da perusahaan yang sanggup, maka dia mengusulkan agar PLN membangun pipa tersebut.
Menurutnya, perseroan sudah mempunyai pengalaman dalam membangun sistem pipa dari Muara Karang ke Muara Tawar. Tentu saja, langkah tersebut bisa lebih banyak menghemat harga gas untuk PLTGU Tambak Lorok.
"Bila dalam waktu 7 x 24 jam sejak tuntutan ini tidak diperhatikan Pemerintah, maka Pegawai PLN seluruh Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja PLN akan melakukan penyampaian pendapat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Serta, kami akan melakukan penggalangan mogok kerja di seluruh Indonesia," tegasnya. (bil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nama Jamaah Haji yang Berangkat Diumumkan 20 April
Redaktur : Tim Redaksi