jpnn.com, MEDAN - Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan di Medan, Sumatera Utara.
Sosialisasi dilakukan karena Undang-undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan norma dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
BACA JUGA: Begini Strategi Ditjen Perkebunan Membantu Pencegahan Krisis Pangan di Indonesia
Hal itu menimbulkan dampak yuridis terhadap peraturan di lingkup perkebunan, termasuk dalam perizinan usaha.
"Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pandangan terhadap penerapan seluruh peraturan subsektor perkebunan yang terdampak," ujar Heru Tri Widarto, Sekretaris Ditjenbun.
BACA JUGA: Kajati Bersikap Tegas, Pengusaha Perkebunan dan Pertambangan Tak Bayar Pajak Siap-Siap Saja
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan mekanisme penetapan jenis perizinan berusaha di Indonesia dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko.
Hal itu sebagai solusi penyederhanaan proses dengan tetap menggunakan Sistem OSS (Online Single Submission) yang merupakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
BACA JUGA: Kementan Sebut Alsintan Dorong Transformasi Perkebunan Tradisional ke Modern
Dalam kesempatan yang sama, Baginda Siagian, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagai salah satu narasumber pada acara sosialisasi tersebut menyatakan Perizinan Berusaha merupakan izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha yang berbasis pada tingkat risiko dan skala usaha.
"Ada empat skala usaha, yaitu mikro, kecil, menengah dan besar dengan tiga tingkatan risiko; rendah, menengah dan tinggi. Perizinan berusaha berbasis risiko untuk perizinan secara eksplisit mengakui bahwa pemerintah tidak bisa mengatur segala sesuatu secara ex-ante yaitu pendekatan secara asumsi, melainkan hanya perlu berfokus pada kegiatan usaha dengan risiko tinggi berdasarkan pada konsep trust but verify," tutur Baginda.
Dalam UU Cipta Kerja ini, Kementerian Pertanian memangkas sejumlah perizinan berusaha, menerapkan konsep kemudahan dan memberi perlakuan khusus kepada pelaku usaha mikro kecil menengah.
Namun, kemudahan izin berusaha akan diimbangi dengan penguatan pengawasan di lapangan, sehingga pelaku usaha bisa berbisnis sesuai dengan regulasi yang ada.
Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian Edi Matanari menegaskan pentingnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan kewirausahaan melalui kemudahan berwirausaha.
"Kemudahan dalam mendapatkan legalitas usaha (badan hukum) sebagai salah satu tujuan dari undang-undang ini. Mewujudkan kemudahan dalam berusaha melalui hadirnya jenis badan hukum baru, yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas. Dengan adanya perseoran perseorangan, maka pelaku usaha dapat membentuk perseoran terbatas yang pendirinya cukup satu orang," kata Edi Matanari.
Selain itu tujuan umum dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 ini berupa penyederhanaan penerbitan perizinan berusaha, serta penataan ulang pengenaan sanksi dari pidana ke sanksi.
Pelaksanaan sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Medan ini dihadiri para pelaku usaha se-Provinsi Sumatera Utara, di antaranya perwakilan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten di Sumatera Utara, APKASINDO, ASPEKPIR, GAPKI serta Asosiasi Indikasi Geografis Indonesia Sumut. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi