SIANTAR -- Pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota Pematangsiantar terpilih, Hulman Sitorus SE-Drs Koni Ismail Siregar dijadwalkan ulang, yakni Kamis 23 SeptemberDemikian hasil rapat koordinasi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Syamsul Arifin SE bersama pimpinan DPRD Siantar, pimpinan fraksi, KPU, Panwaslukada, dan Muspida Plus di kantor Gubsu di Medan, Kamis (16/9).
Ketua Fraksi Karya Peduli Nurani DPRD Pematangsiantar, Saud Simajuntak melalui melalui telepon kemarin mengaku pihaknya memang diundang Gubsu untuk menghadiri rapat koordinasi terkait pelantikan Hulman-Koni
BACA JUGA: Yakin Wako Siantar Segera Dilantik
Sebab pada jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, yakni 15 September, Hulman-Koni batal dilantik karena pimpinan DPRD menolak menggelar pelantikan."Gubernur Syamsul Arifin yang langsung memimpin (rapat), dihadiri Ketua DPRD Siantar Marulitua Hutapea SE dan dua wakil yakni Timbul Lingga dan Zainal Purba
BACA JUGA: Gedung Baru DPR Jalan Terus
Tetapi gubernur tetap menyerahkan (pelantikan) kepada DPRD Siantar tentang teknis pelaksanaannya termasuk menggelar rapat badan musyawarah atau bamus sebelum pelantikanBACA JUGA: Tiga Penggugat Tuntut Pilkada Simalungun Diulang
Dirinya tidak mau memimpin rapat paripurna pelantikanSehingga gubernur meminta dua wakil (Zainal dan Timbul, red) untuk memfasilitasi pelantikan," terang Saud melalui telepon kemarin.Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pematangsiantar, Rajaingat Saragih SH mengatakan hal senada"Hasil rapat koordinasi dengan gubernur, pelantikan akan dilaksanakan minggu depan dengan difasilitasi dua wakil ketua DPRD," katanya.
Pelantikan Hulman-Koni yang tertunda-tunda sangat merugikan masyarakat Siantar secara menyeluruh"Kita semua merugi karena seluruh program pembangunan akan berhenti karena tidak adanya pemimpin defenitif yang bertanggung jawabPara PNS dan honorer di jajaran Pemko Siantar terbuang waktunya karena tugas dan fungsinya tidak dapat dilaksanakan akibat kewenangan dan sumber dana yang sangat terbatas," kata Marihot Pardede (40), warga Jalan Farel Pasaribu Pematangsiantar.
Marihot mengingatkan, pimpinan DPRD seharusnya sadar pelantikan wali kota sangat erat hubungannya dengan kelancaran roda pemerintahan dalam tujuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara Ketua Partuha Maujana Simalungun (PMS) Kota Pematangsiantar DR (HC) Minten Saragih, kembali mengingatkan agar pimpinan DPRD Siantar mengingat pengalaman masa lalu, yakni di mana dua pemerintahan wali kota Marim Purba dan RE Siahaan yang terus diterpa konflik berkepanjangan, yang berujung adanya peran yang hilang dari kedua lembaga.
"Dua periode lalu, wali kota maupun DPRD telah melupakan falsafah dan budaya Simalungun yang menjadi dasar sendi kehidupan para leluhur ketika mendirikan Kota Siantar, yakni Sapangambei Manoktok Hitei yang harus dikedepankan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Siantar, termasuk menyelesaikan masalahSeharusnya semua pihak menyadari, di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung," kata Minten.
Lebih lanjut Minten menjelaskan, ketidakharmonisan para petinggi di Kota Siantar berakibat telantarnya pembangunan, termasuk penegasan ciri khas Kota Siantar dari ornamen-ornamen bangunan milik pemerintah yang telah luntur, bahkan hilangSeperti di kantor wali kota, tanduk kerbau yang menjadi ciri khas bangunan tidak ada lagi, demikian juga di bangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Djsamen Saragih.
"Tanduk dan gorga tersebut menunjukkan kekhasan, tetapi wali kota dan DPRD Siantar mengabaikannyaSementara untuk daerah tetangga, seperti Kabupaten Tobasa dan Karo, setiap bangunan pemerintah terutama kantor kepala daerah memiliki kekhasan ornamen budaya setempatIni menjadi peringatan bagi pimpinan DPRD sekarang dan wali kota mendatang," katanya.
Beberapa warga mengaku simpatik atas kebesaran hati Hulman SitorusSebab meskipun pelantikannya tertunda lagi, dia tetap bersabarSeperti dikatakan B Purba (35), warga Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur.
"Saya baca koran bahwa pelantikan gagalNamun Hulman mengimbau agar masyarakat tetap bersabarItu sungguh sebuah kebesaran hati yang luar biasaMasyarakat saja pun sudah merasa sangat keberatan, tapi dia masih sanggup tetap bersabarPadahal untuk berunjuk rasa pun kami mauSekarang juga kami bersedia," ujar PurbaMeski emosi, B Purba tetap menuruti imbauan wali kota pilihannya tersebut.
"Ya, bapak itu (Hulman, red) bilang bersabar, kami pun harus bersabar lah," tambahnyaSementara Ketua Federasi Transportasi dan Angkutan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FTA-SBSI) Pematangsiantar, Ramlan Sinaga mengatakan, pihaknya merasa sangat kecewa atas sikap pimpinan DPRD yang enggan menggelar pelantikan Hulman-KoniBaginya ini adalah pengkhianatan terhadap rakyatSebab pilihan rakyat dicoba digagalkan oleh wakil rakyat.
"Secara pribadi dan organisasi, kami memohon kepada pimpinan DPRD agar segera melaksanakan paipurna pelantikanIni semua demi kepentingan rakyat SiantarMari kita pikirkan bagaimana ke depannyaKesabaran masyarakat pun ada batasnyaKita butuh pemimpin, dan Siantar tidak terkatung-katung seperti ini lagi," kata Ramlan.
Ramlan juga menyesalkan sikap Wakil Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga SH yang tidak konsekuenSebab sebelumnya dia sudah bersedia memimpin sidang paripurna pelantikan"Ada apa dengan beliau (Timbul Lingga, red)? Permainan apa lagi ini?" tanyanya.
Tertundanya pelantikan Hulman-Koni merupakan dampak sikap pimpinan DPRD Pematangsiantar yang mengutamakan kepentingan pribadiSeperti dikatakan Ketua Lembaga Survei Mahasiswa Nommensen (LSMN), Silver Yando Silalahi.
"Sebagai pejabat perwakilan rakyat, seharusnya lebih memikirkan kepentingan rakyatMereka bisa menduduki kursi DPRD karena kepercayaan rakyat untuk membawa Siantar menuju perubahan ke arah lebih baikJangan karena kepentingan pribadi sehingga kepentingan masyarakat banyak terabaikan," katanyaIa menegaskan, penundaan pelantikan Hulman-Koni membuat masyarakat jenuh dengan sikap pimpinan DPRDDikhawatirkan, ketika masyarakat semakin jenuh, maka akan terjadi tindakan anarkis.
"Terus-menerus pelantikan Hulman-Koni ditunda akan membuat massa pendukungnya melakukan perlawanan atau melakukan tindakan kriminal dan mosi tidak percaya kepada lembaga yang melakukan penundaan," tegasnyaMantan ketua BEM-FKIP UHN itu mengharapkan pimpinan DPRD legowo menerima hasil Pemilukada Pematangsiantar tahun 2010"Jangan karena perang, kepentingan masyarakat dikorbankanSebab masyarakat sudah tahu penundaan pelantikan karena kepentingan pribadi," tukasnya(esa/osi/ara)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PJI Dukung Jaksa Agung Karier
Redaktur : Tim Redaksi