jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai pelarangan kampanye calon presiden Prabowo Subianto di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, merupakan bagian dari ketidakadilan.
"Itu bagian ketidakadilan. Di beberapa tempat memang terjadi," kata Hidayat usai menjadi pembicara Silatnas BEM - PTMI bertema 'Gerakan Mahasiswa Islam: Memperkokoh Nilai - Nilai Berbangsa, Bernegara guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia' di Universitas Muhammadiyah Surabaya atau UMS, Jawa Timur, Kamis (11/4).
BACA JUGA: Ustaz Abdul Somad Dukung Prabowo, Tak Percaya? Simak Videonya
"Bahkan di beberapa tempat helikopter Pak Prabowo mau landing pun tidak diperbolehkan. Pernah beliau menyewa helikopter namun sepihak dibatalkan," tambah Hidayat lagi.
Seperti diberitakan, Prabowo menyindir larangan yang diberikan kepadanya untuk berkampanye di Simpang Lima. Saat berkampanye di Solo, Jateng, Rabu (10/4), Prabowo mengatakan lebih mudah mencari lokasi kampanye di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) daripada Jokowi saat ini. Saat Pemilu 2009, Prabowo berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri, melawan salah satunya SBY - Boediono.
BACA JUGA: Jagokan Prabowo - Sandi, Anggap Kampanye Jokowi - Maruf Sepi
BACA JUGA: Prabowo Gagal Kampanye di Lapangan Pancasila, Ganjar: Jokowi Juga Tidak Boleh
Hidayat menyatakan bahwa tidak diberikannya izin kampanye kepada Prabowo di beberapa tempat, termasuk Simpang Lima, merupakan bagian memperkeruh suasana dan mempertajam polarisasi. "Padahal, itu tempat publik yang kemarin dipakai untuk apel kebangsaan yang katanya apel termahal di dunia yang harganya Rp 18 miliar," ujar Hidayat lagi.
BACA JUGA: Prabowo Gagal Kampanye di Lapangan Pancasila, Ganjar: Jokowi Juga Tidak Boleh
Anggota Dewan Penasihat Badan Pemenangan Prabowo - Sandi, itu menilai hal ini sebagai sebuah kemunduran demokrasi. "Ya menurut saya, salah satu bentuknya ya ini kemunduran demokrasi," katanya.
Padahal, ujar dia, seluruh kampanye Prabowo selalu dihadiri masyarakat dalam jumlah yang cukup besar, tetapi selalu damai. "Tidak ada anarkis, tidak ada kejar kejaran rebutan nasi bungkus, tidak ada ikut teriak-teriak duit belum dibayar," jelasnya.
Jadi dia mempertanyakan kenapa kampanye itu harus dilarang. Hal ini, ujar dia, menghadirkan kesalahpahaman. "Harusnya fair saja, kenapa yang lain boleh, ini tidak boleh. Tidak ada alasan yang dipakai untuk menolak. Karena memang tidak layak untuk ditolak," jelasnya.
Dia meminta Bawaslu melakukan koreksi supaya semua pihak bisa berkampanye dengan benar. Menurut dia, kalau semua diizinkan sesuai aturan hukum yang ada, maka akan menghadirkan kedamaian. "Kalau ada penghambatan, penghalangan idak sesuai aturan hukum ini akan menimbulkan kecurigaan, dan friksi," tambahnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo - Sandi Bakal Umumkan 80 Nama Calon Menteri, Termasuk Sri Mulyani?
Redaktur & Reporter : Boy