jpnn.com - BANDA ACEH - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan, desa merupakan fundamental untuk kemajuan sebuah bangsa.
Eko Prasetyanto mengatakan, jika fundamen tersebut kuat, maka negara akan kuat. Begitu juga sebaliknya, jika fundamen lemah maka negara akan lemah.
BACA JUGA: Kegiatan P3PD, Dirjen Bina Pemdes Mengingatkan Pentingnya Batas Desa
"Proklamator kita katakan pada kita semua. Bung Hatta mengatakan, Indonesia tidak akan bercahaya kalau hanya di Jakarta. Akan bercahaya kalau lilin-lilin dari desa bercahaya. Maka mari kita buat lilin-lilin di desa bercahaya," kata Eko saat membuka pelatihan aparatur desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Hotel Nanggroe, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Selasa (17/10).
Hadir di acara tersebut antara lain Sesditjen Bina Pemdes Paudah, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, M Lutfi, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Murtono, serta Asisten II Sekda Provinsi NAD Mawardi.
BACA JUGA: Kemendagri Gelar Program P3PD untuk Perbaiki Tata Kelola Pemerintah Desa
Dirjen Bina Pemdes Eko Prasetyanto menjelaskan, salah satu cara untuk menghidupkan lilin tersebut adalah dengan melakukan evaluasi tingkat perkembangan desa.
“Apakah swadaya, sudah swakarya, atau sudah swasembada?" kata Eko.
BACA JUGA: Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Menilai Optimisme Tumbuh di Desa-desa
Selain itu, perlu juga dievaluasi apakah desa-desa tersebut sudah memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes).
Sebab, kata Eko Prasetyanto, PADes merupakan bentuk dari sebuah kemandirian desa.
Sejauh ini, pemerintah pusat telah melakukan transfer dana desa sekitar Rp 538,6 triliun dari 2015 - 2023. Namun, PADes yang dihasilkan sekitar Rp 2,6 triliun.
Oleh karena itu, perlu ada sinergi, kolaborasi antara Kemendagri, Kemendes PDTT, Bappenas, Kemenko PMK, dan Kemenkeu.
"Butuh komitmen. Tanpa komitmen tidak mungkin," kata Eko menegaskan.
Lebih lanjut, Eko juga mengingatkan para Geucik (kepala desa) untuk membuat warisan untuk generasi masa depan di desa-desa.
Jabatan yang diemban saat ini haruslah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membuat kemajuan-kemajuan yang baik, supaya kelak desa tidak ditinggalkan generasi mudanya.
Berkurangnya populasi di pedesaan ini bisa dilihat dari data sejak tahun 70-an hingga sekarang.
Pada 1970-an, penduduk desa masih sekitar 80 persen. Namun, saat ini tinggal 40 persen.
"Ini fenomena semua negara maju, banyak usia produktif meninggalkan desa," ujarnya.
Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa M Lutfi menambahkan, pada minggu kelima pelaksanaan pelatihan, sebanyak 14.525 orang telah mengikuti pelatihan.
Mereka berasal dari 3.632 desa di 33 Provinsi. "Khusus di Aceh sebanyak 1.024 orang dari 256 Desa, dalam 32 kelas," ujar Lutfi.
Sementara itu, Mawardi mengharapkan pelatihan ini benar-benar dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa. Dengan demikian, desa-desa dapat bangkit dan pembangunan meningkat.
"Aparatur desa akan bisa menjawab tantangan dan kompleksitas. Saat ini tantangan besar dan kompleksitasnya tinggi," paparnya. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu