BENGKULU -- Kesempatan lulusan SMA untuk ikut seleksi penerimaan CPNS sangat kecilTidak ada formasi yang disediakan untuk lulusan SMA, namun ada peluang lulusan SMA ini bisa ikut seleksi CPNS di daerah baru hasil pemekaran.
Sekda Provinsi Bengkulu Drs
BACA JUGA: Penyebaran Dokter Numpuk di Kota Besar
H"Berdasarkan jumlah formasi CPNS tidak ada formasi untuk SMA
BACA JUGA: Konflik Tanah Adat, Sekolah Dipalang
Untuk finaliasasi formasinya saat ini pemda Provinsi masih menunggu hasil dari MenPan," ujar Hamsyir saat ditemui di kediaman anggota DPRD Provinsi, Basri MuhammadBACA JUGA: Sekolah Libur Tanpa Instruksi
Karena itu, para lulusan sarjana yang masih berstatus pencari kerja dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan mempersiapkan persyaratan lamaranSementara Pemda Kota Bengkulu masih memungkinkan menerima formasi tamatan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) pada tes CPNS mendatang, tapi kecil kemungkinan untuk formasi SMAMenPAN sendiri memang memasukkan lulusan SMA non kejuruan dalam formasi penerimaanCPNS, dimana pemerintah menjatah 10 persen dari formasi yang diajukan tiap daerahDengan catatan daerah memang benar-benar butuh dan jelas job descriptionnya.
"Kalau untuk saat ini belum ada, dari 186 kuota yang kita dapatkan itu minimal untuk DIIKalaupun ada formasi SMK itu mungkin diusulan tambahan, namun saat ini kita belum mengajukan usulan ituPemda sendiri prinsipnya akan memperjuangkan lulusan SMK, karena kita masih butuh tenaga dibidang kelistrikan," terang Sekretaris Daerah Kota, Drs.HRusli Zaiwin, MM
Lulusan SMA dikatakan Rusli Zaiwin, kemungkinan hanya akan dibuka di daerah pemekaranKarena lulusan SMA itu dituntut harus melanjutkan pendidikan ke Diploma atau S1Pemerintah pusat sendiri memang berkeinginan pendidikan PNS minimal DIIIUntuk menerima lulusan SMA pun banyak kriteria yang harus dipenuhi diantaranya pengajuan berasal dari Pemda di daerah terpencil, perbatasan, dan tertinggalTenaganya ditempatkan di mana, apakah menjadi tenaga administrasi atau apa.
"Kalaupun kita ada tes ya, yang diterima bisa lulusan sekolah menengah tapi harus kejuruanContohnya Sekolah Menengah Pertanian, Sekolah Menengah Ekonomi Atas(SMEA), Sekolah Menengah Kejuruan(SMK)Tapi ini belum pasti ya," imbuhnya.
Ditanya, mengenai jadwal pelaksanaan perekrutan CPNS untuk formasi tahun 2010 di Pemda Kota Bengkulu, Rusli Zaiwin mengaku belum mendapat kepastian jadwal pelaksanaan dari BKN dan Men-PANDikatakan mantan Kadis Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset tersebut biasanya setelah formasi jabatan yang diusulkan telah disetujui oleh BKN dan Men-PAN, selanjutnya BKD di setiap daerah akan diundang untuk menentukan jadwal pelaksanaan rekrutmen CPNS
"Setelah itu baru kita menginformasikan kepada masyarakat kapan tes akan dimulaiNamun untuk Pemda Kota ini belum tahu realisasinya seperti apa, kan pelaksanaan tes kita tahun ini terlalu banyak pro dan kontra," terang Rusli Zaiwin singkat
Sekadar untuk diketahui, tertanggal 2 Juli 2010, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB), EE Mangindaan melayangkan surat nomor 396-F/MPAN-RB/07/2010 yang berisikan kuota alokasi tambahan formasi CPNS tahun 2010 dari pelamar umum dengan rincian guru sebanyak 83 orang, tenaga kesehatan 56 orang dan tenaga teknis 47 orangUntuk perhelatan tersebut, Pemda Kota sendiri sedang mengusulkan anggaran Rp 1,25 miliar yang masuk dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan yang segera akan dibahas Tim Penyusun Anggaran Daerah dengan Badan Anggaran DPRD Kota Bengkulu.
Sekda Provinsi DrsHHamsyir Lair menjelaskan, untuk mempersiapkan pelaksanaan tes CPNS 2010, informasi teranyar yang diperoleh RB menyebutkan BKD Provinsi saat ini mengajukan penambahan dana penyelenggaraan tes CPNS melalui APBD Perubahan dari sebelumnya Rp 300 juta menjadi Rp 750 juta. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi, MSis Rahman membenarkan adanya usulan penambahan dana penyelenggaraan tes CPNS dari BKD"Informasinnya memang seperti itu memang ada penambahanUntuk itu segera kami akan memanggil BKD untuk mempertanyakan kegunaan dana tersebut," pungkas Sis Rahman.
Sementara itu, informasi soal ada anggota dewan mendapat jatah kursi CPNS, bikin geram para petinggi ParpolSejumlah pimpinan Parpol menyatakan akan mencopot keanggotaan sebagai anggota DPRD baik di Kabupaten, Kota maupun Provinsi apabila terbukti menerima jatah CPNS ataupun menjadi calo CPNSParpol yang menyatakan bersikap tegas seperti ini adalah Partai Demokrat, PAN dan Partai Golkar
Plh Ketua DPD P Demokrat Provinsi Bengkulu, Sjukri Herry menegaskan akan mencopot keanggotaan kader dan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota dewan dari kader Demokat yang terbukti kuat menjadi calo ataupun menerima jatah CPNS. "Kalau memang benar ada informasi seperti itu, bahwa ada anggota dewan dari partai Demokrat yang memanfaatkan momentum CPNS baik menjadi calo maupun menerima jatah CPNS maka kami akan tidak tegas yakni mencopotnya dari anggota partai Demokrat dan anggota dewan," tegas Sjukri Herry
Lebih lanjut Sjukri mengatakan bukan hanya akan mencopot kadernya dari keanggotaan partai dan dewan, Partai Demokrat juga akan melaporkan sang kader ke proses hukumSehingga tidak ada yang berani lagi yang memanfaatkan momentum tes CPNS untuk memperkaya diri sendiri"Untuk mempertahankan yang busuk satu kalau mengorbankan yang lainBagi kader yang telah membuat malu parpol harus mendapatkan sanksi tegas dari parpol," tukas Sjukri
Untuk memonitoring kader yang duduk di kursi legislatif tersebut, ada beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh Parpol terhadap kadernya, baik itu secara langsung maupun tidak langsungMenurut Sjukri, kalau secara langsung biasanya dirinya bisa memata-matai kadernya yang terindikasi kuat telah menyalahgunakan tugasnya sebagai anggota dewan"Bisa jadi saya akan kirim orang untuk membuntutinyaDan saya juga akan melacak penggunaan teleponnyaJadi jangan berani-benari berbuat seperti ituSedangkan secara tak langsung kami sudah instruksikan kader yang duduk di dewan untuk melakukan tugasnya mengawasi CPNS bersih," tandas Sjukri
Sementara itu terkait, desakan dari bebagai pihak yang mengingingkan CPNS yang bekerja sama dengan Unib, Sjukri mengatakan tidak ada jaminan meski menggunakan Unib akan bersih"Memangnya ada yang menjamin kalau menggunakan Unib tes CNPNS akan bersihSebenarnya sama saja tinggal lagi pelaksanaannya," tandas Sjukri
Terpisah, Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu, H Helmi Hasan SE juga menegaskan telah menginstruksikan kepada kader PAN se Provinsi Bengkulu untuk menjalankan peran pengawasan tes CPNS besihDirinya juga menegaskan akan mencopot kadernya yang ketahuan menjadi calo apalagi menerima jatah. "Kalau memang benar ada kader PAN yang menerima dan terbukti maka kami tidak segan-segan untuk mencopotnya sebagai kader dan mem PAW kan sebagai anggota dewanUntuk itu kami juga mengharapkan kepada masyarakat luas untuk memberikan informasi apabila memang ada," tandas Helmi.
Selain akan menginstruksikan untuk mengawasi tes CPNS, hingga kemarin Helmi juga masih menginstruksikan kepada kadernya yang duduk di DPRD Provinsi maupun duduk di DPRD Kabupaten Kota agar memperjuangkan menggandeng Unib dalam tes CPNS mendatangInstruksi tersebut juga berlaku kepada kader yang duduk di kursi eksekutif, Walikota Bengkulu, H Ahamad Kanedi SH MH.
"Tentunya bagi kader yang tidak megindahkan intruksi parpol maka DPW PAN akan mempertimbangkannya kembali untuk maju baik dalam Pilkada maupun PilegTapi saya pikir kader PAN akan mengindahkan semua instruksi bersamaKarena inti instruksi tersebut untuk kebaikan masyarakat Bengkulu," tandas Helmi
Lebih lanjut terkait desakan dari mahasiswa yang ingin melakukan kontrak politik dengan anggota dewan, dirinya menegaskan PAN akan menyatakan bersdia menandatangi kontrak politik tes CPNS bersih dengan mahasiswa. "Kami juga setuju apabila mahasiswa, pers dan akademisi dilibatkan dalam proses penyelenggaraan tes CPNS," tukas Helmi
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi, Aprizal Arifin, SE mengatakan DPP Partai Golkar baru saja telah menginstruksikan kepada kaderanya untuk mengawal tes CPNS bersihUntuk itu tentunya apabila ada kader yang menyimpang dari intruksi partai tersebut tentu akan disanksi sercara kepartaian"Intruksi tersebut berlaku untuk semua kader yang duduk di kursi legislatif aupun di eksekutifBisa jadi implementasinnya mengawal tes CPNS bersih tersebut dengan cara mengungakan Unib sebagai mitra penyenggara tes CPNS," tandas Aprizal
Ditanya soal sanksi tegas bagi parpol yang terbukti menerima jatah atau menjadi calo dalam tes CPNS mendatang dirinya belum bisa memastikan apakah di PAW atau tidakMenurutnya untuk proses PAW akan dibahas lebih lanjut. "Kalau sanksi PAW saya tidak bisa memastikannya karena proses PAW membutuhkan mekanisme partai lebih lanjut," tukas Aprizal(adn/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Stop, Jangan Ada Lagi Korban!
Redaktur : Tim Redaksi