Pemantapan Kawasan Hutan jadi Prioritas Dephut

JAKARTA - Pemantapan kawasan hutan menjadi prioritas pertama dalam rencana kerja Departemen Kehutanan (Dephut) tahun iniKepala Pusat dan Informasi Kehutanan Dephut, Masyhud, Rabu (6/1) petang menjelaskan, hal itu yang mendasari dibuatnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan yang akan terbit pada Februari 2010 ini.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini draft RPP sudah dalam tahap finalisasi

BACA JUGA: Wakapolri Mesti Kerja Keras

Rencananya, draft itu akan diajukan ke Sekretariat Negara sebelum 15 Januari 2010, sehingga bisa segera diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)Dasar pemikiran dibutuhkannya RPP itu adalah meski hutan tetap perlu dijaga kelestariannya, pemerintah juga tetap perlu mencari jalan keluar agar investasi pada sektor energi dan pertambangan bisa terus berjalan.

Sementara, dikatakan Masyhud pula, rencana kerja selanjutnya adalah rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)

BACA JUGA: KPK Dalami Keterlibatan Hari Sabarno

Hal ini mengingat kian banyaknya bencana banjir, akibat hutan di sekitar daerah bencana tak lagi dapat berfungsi sebagai pendukung DAS.

"Mulai 2010, Departemen Kehutanan juga akan bersinergi dengan pihak lain dalam menghentikan kerusakan lingkungan di sekitar 11 Daerah Aliran Sungai yang juga rawan bencana," katanya.

Selain itu, rencana kerja Dephut selanjutnya adalah pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutanDalam hal ini, Dephut menargetkan dapat menurunkan jumlah titik api sampai 20 persen per tahun, selama jangka waktu lima tahun ke depan.

Menurut Masyhud, dalam lima tahun terakhir upaya penanganan kebakaran sendiri sudah dilakukan secara maksimal oleh Dephut

BACA JUGA: Imparsial: Eksekusi Mati Terbanyak di Era SBY

Departemen ini dilaporkan berhasil menekan angka kebakaran dari ribuan titik api pada 2005, menjadi tinggal puluhan saja pada 2007.

"Targetnya, selama lima tahun ke depan, jumlah hotspot menurun 20 persen dari tahun sebelumnya," katanyaMasyhud pun menambahkan, kebakaran lahan dan hutan sebenarnya bukan hanya tanggungjawab Dephut, tetapi juga pihak lain seperti pemerintah daerah.

Sementara selain penanganan kebakaran, masih kata Masyhud, Dephut juga berupaya menggenjot peningkatan hasil rehabilitasi lahan seluas 500 ribu hektare per tahun, untuk lima tahun kedepanRencana kerja Dephut lainnya adalah konservasi keanekaragaman hayati, revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan, pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan,  mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan, serta yang terakhir yakni penguatan kelembagaan kehutanan(lev/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tindakan Kesewenangan di Lapas Harus Dihentikan