jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah menepis isu penghapusan subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin) pada tahun ini. Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawangsa mengatakan, pihaknya justru tengah mempersiapkan skema pendistribusian bersama Bulog. Rencananya, pembagian raskin akan dimulai pada minggu depan.
"Kemungkinan untuk launching dilakukan di Bandung Barat. Masih nunggu jadwal, tapi kemungkinan besar minggu depan," ungkalnya saat ditemui usai Rapat Koordinasi (Rakor) Raskin di Jakarta, Rabu (14/01).
BACA JUGA: Ini Perkiraan Harga Baru Premium yang Segera Diumumkan
Saat ini Bulog telah memiliki stok beras untuk raskin sebesar 1,6 juta ton. Jumlah ini disiapkan untuk pembagian raskin pada bulan Januari sampai Februari 2015.
Khofifah menambahkan, tidak akan ada perubahan terkait jumlah penerima raskin. Yakni, 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS). Mereka akan menerima raskin sebesar 15 kg per bulan dengan sistem tebus perkilonya sebesar Rp 1.600,-. "Jumlah ini merupakan 25 persen dari total jumlah orang miskin," tuturnya.
BACA JUGA: Redenominasi Bisa Angkat Kurs Rupiah
Mereka ini, lanjut dia, juga merupakan penerima bantuan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang baru diluncurkan Oktober tahun lalu. Karenanya, ia telah meminta pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan pengumuman akan hal itu. "Sehingga masyarakat pemegang KKS tahu itu adalah hak mereka," katanya.
Khofifah mengatakan, dalam pembagian kali ini pemerintah akan meredesign proses pembagian raskin sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni terkait masalah ketepatan jumlah yang diterima oleh RTS, ketepatan penerima, dan ketepatan waktu.
BACA JUGA: Jokowi Siapkan Inpres Penanganan Ilegal Fishing
Diakuinya, tiga masalah tersebut memang kerap terjadi saat dilapangan pada proses pembagian raskin tahun-tahun sebelumnya. "Kadang ada yang dipotong, ada yang dibaginya dirapel, di jamak takdim. Ini akan kita perbaiki," ujar mantan anggota DPR itu.
Oleh karena itu, tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) telah disiapkan untuk mengawasi pembagian raskin secara langsung di setiap desa. Kemudian, evaluasi akan dilakukan pada tiga bulan mendatang.
Senada dengan Khofifah, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menegaskan bahwa program raskin akan terus berjalan hingga akhir tahun 2015. "Ini kan untuk menjaga stabilitas harga ya, dan tentu saja untuk memberikan perlindungan sosial pada rakyat," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, pemerintah masih belum mengubah dana subsidi pangan secara keseluruhan pada rencana anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBNP) 2015. "Masih Rp 18,9 triliun seperti yang ada di APBN 2015," ungkapnya di Kementerian Koordinator Perekonomian kemarin (14/1).
Meskipun, menurut Askolani, penyaluran beras raskin pada 2015 ini cenderung kembali ke tren awal yakni mulai Januari. Berbanding terbalik dari tahun lalu, Pemerintah menyalurkan raskin lebih cepatkarena untuk mengantisipasi tekanan inflasi. Sehingga, pada akhir tahun 2014 yakni November dan Desember, seolah-olah tidak ada penyaluran raskin lagi.
"Karena tahun lalu dipercepat. Tapi yang sekarang normal, dan yang penting pagu dan jumlahnya sama," ujarnya. "
Di samping itu, Askolani juga memerinci mekanisme harga pembelian Bulog (HPB) yang dipatok oleh Pemerintah berada di kisaran Rp 8.000 per kilogram (kg). Meskipun, Askolani tidak menutup kemungkinan bahwa angka HPB tersebut dikoreksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Nanti kalau ternyata realisasinya kurang, kita akan menambah ke Bulog. Sebaliknya jika realisasinya kelebihan, Bulog kembalikan ke kita. Tapi sejauh ini lebih sering Bulog kelebihan," ujarnya.(mia/gal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Munas Deadlock, HIPMI Harus Tetap Solid
Redaktur : Tim Redaksi