jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menjanjikan terkait pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan bersifat terbuka, agar tidak menimbulkan perspektif negatif dari publik.
"Yang kami sepakati tadi Undang-Undang ini harus dibahas secara terbuka, jangan sampai kemudian menimbulkan persepsi publik yang negatif," kata Ketua DPR Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Selasa.
BACA JUGA: Siber Bareskrim Bekuk Sindikat Pencuri Data Pribadi Level Internasional
DPR baru saja menerima kunjungan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, untuk konsultasi dan koordinasi tentang pembahasan RUU PDP. Pertimbangan mengapa pembahasan perlu dilakukan secara terbuka, menurut DPR adalah agar tidak ada draft atau daftar inventarisasi masalah (DIM) yang muncul secara tiba-tiba.
"Jangan sampai timbul draft atau DIM yang tidak sesuai dengan apa yang dibahas di Komisi I," kata Puan.
BACA JUGA: Draf RUU Perlindungan Data Pribadi Selesai, Segera Dikirim ke DPR
Menkominfo Johnny G Plate, dalam acara yang sama menyatakan undang-undang ini perlu dibahas secara menyeluruh dengan melibatkan partisipasi publik.
"Kita harapkan undang-undang yang dihasilkan ini menjadi yang betul-betul dibutuhkan," kata Johnny.
BACA JUGA: PDIP Siap Kebut RUU Perlindungan Data Pribadi
Belum ada informasi kapan rancangan undang-undang itu akan dibahas.
RUU PDP yang sudah diberikan ke DPR terdiri dari 15 bab dan 72 pasal, secara umum mencakup perlindungan untuk data pribadi dan data spesifik pribadi.
Undang-undang ini berfokus pada tiga hal yakni kedaulatan data, yang juga berkaitan dengan keamanan negara, perlindungan bagi pemilik data termasuk di dalamnya hak untuk menyampaikan data hingga menghapus data, serta penggunaan data, bahwa data yang disampaikan adalah valid dan aktual. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha