jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Pembangunan Bendungan Lawe-lawe di lokasi calon ibu kota negara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) terancam mangkrak.
Pasalnya, Pemerintah Kabupaten PPU kini sudah tak punya dana untuk melanjutkan pembangunan penopang air baku untuk calon IKN baru itu.
BACA JUGA: Petisi Tolak IKN Pindah Buah Penderitaan Rakyat, ANH: Syarat Kepentingan Oligarki
Plt Bupati PPU Hamdan menjelaskan saat ini kondisi keuangan di pemkab menipis. Bahkan, pihaknya mengaku ngos-ngosan untuk membayar utang.
"Mau dianggarkan lagi di tahun ini bagaimana, duit dari mana, kami bayar utang saja ngos-ngosan," kata Hamdan saat dikonfirmasi JPNN.com Rabu (9/2).
BACA JUGA: Baru 5 Hari 21 Ribu Orang Sudah Tanda Tangan Petisi Tolak IKN Pindah, Artinya?
Sebagaimana diketahui, Bendungan Lawe-lawe telah dibangun mencapai 85 persen dan telah memakan biaya sebesar Rp 179 miliar.
Dia menilai untuk melanjutkan pembangunan, Pemkab PPU harus menggelontorkan biaya sebesar Rp 120 miliar.
BACA JUGA: Muncul Petisi Tolak Pemindahan IKN, Bang Dasco Merespons Begini
Hamdan menyebut untuk dana sebesar itu belum mampu disanggupi dalam APBD PPU selama dua tahun kedepan.
"Saat ini kami lagi berusaha lobi Kepala BWS (Badan Wilayah Sungai Kalimantan IV) untuk dapat membantu melanjutkan (pembangunan, red). Karena ini kan sudah masuk agenda prioritas IKN. Tetapi BWS belum dapat sanggupi karena mereka juga punya program lain," jelas Hamdan.
Hamdan berharap pemerintah pusat dapat membantu melanjutkan pembangunan bendungan tersebut seiring pemindahan ibu kota negara ke PPU.
"Satu-satunya lagi yang kami harapkan adalah (pemerintah) pusat saja. Karena ini (bendungan) masuk agenda prioritas bantu cadangan air ke IKN," ucapnya.
Bendungan Lawe-lawe dibangun oleh Pemkab PPU sejak 2014 lalu. Namun, tiga tahun kemudian proyek tersebut mangkrak karena keterbatasan dana.
Awalnya bendungan ini dibangun guna mengatasi krisis air baku di wilayah sekitar. Cadangan air baku itu rencananya akan dimaanfaatkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka.
Belakangan, bendungan ini menjadi salah satu proyek prioritas sebab jadi penopang air baku untuk wilayah Ibu Kota Negara.
Saat ini, progres pembangunan bendungan sudah mencapai 85 persen dengan menelan biaya sekitar Rp 179 miliar dengan skema tahun jamak.
Namun, sejak mangkrak 2017 lalu, nasib pembangunan lanjutan proyek tersebut belum jelas. Pemkab memperkirakan butuh dana sekitar Rp 120 miliar lagi untuk menuntaskann pembangunan bendungan. (mcr14/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Arditya Abdul Aziz