JAKARTA - Derasnya suara agar pembangunan gedung baru DPR berlantau 36 dihentikan, tidak membuat para wakil rakya surutProyek bernilai Rp 1,1 triliun tetap jalan
BACA JUGA: Diserang, PKS Makin Solid
Kemarin, Sekretariat DPR mengumumkan telah menerima 11 proposal kontraktor pelamar prakualifikasi tender."Sekarang kami resmi memulai proses awal pra kualifikasi," kata Soemirat, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR RI dalam keterangannya di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (25/3).
Sebanyak 11 perusahaan yang sudah mendaftar terdiri dari dari PT Hutama Karya, PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Tetra Konstruksindo, PT Nindya Karya (Persero), KSO Adhi-Wika, PT Duta Graha Indah (Tbk), PT Krakatau Engineering, PT Abdi Mulia Berkah, PT Jaya Konstruksi MP, dan PT Tiga Mutiara.
Sebanyak 11 perusahaan ini nantinya akan membuktikan kelayakannya untuk menjadi pemenang di prakualifikasi
BACA JUGA: MK Diminta Anulir Pencoretan Dua Pasang Calon
Soemirat menegaskan tidak akan ada rekayasa dalam proses prakualifikasi tersebut."Tidak ada yang namanya pemenang sudah ditentukan sekarang," kata Soemirat.Di antara 11 perusahaan itu, terdapat kontraktor konsorsium yakni PT Adhi Karya dengan Wijaya Karya (Wika)
BACA JUGA: Kaitan Bonaran-Anggodo Dibeber di MK
Namun, PT Adhi pernah menjadi sorotan saat melakukan pembangunan Rumah Jabatan Kalibata.Ketika itu, PT Adhi diduga mensubkontrakkan kemenangan tender kepada kontraktor lainnyaSoemirat menyatakan telah mengantisipasi hal ituMenurut dia, hal yang terjadi dalam pembangunan RJA Kalibata tidak akan terulangSetjen DPR RI akan menggunakan ketentuan perpres 54/2010 demi mengatur keberadan konsorsium.
"Untuk KSO, sudah harus ada akta notaris, berapa sharingnya, siapa leadernyaSubkontrak, dalam penawaran kita terbukaBarang yang ditawarkan harus ada pendukungnya," jelas Soemirat.
Dalam penyusunan anggaran, diketahui bahwa pembangunan gedung baru dana totalnya menjadi Rp 1,1 triliunJumlah itu mempengaruhi harga pengadaan ruang anggota DPR"Dari sebelumnya luas 120 meter persegi, sekarang Rp 111,1," kata Soemirat
Ruang itu digunakan satu anggota dewan, lima staf ahli, dan satu sekretaris pribadi"Jadi ada efisiensi," jelasnya.
Meski disebut efisiensi, nilai tanah dari gedung baru DPR itu seharga 7,2 juta per meter persegiHal itu berdasarkan perhitungan dari Kementrian Pekerjaan UmumJika dikalkulasi luas bangunan dengan harga tanah di DPR, maka satu ruangan anggota Dewan memiliki nilai Rp 800 juta.
Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indra Saleh menambahkan, Ketua DPR RI juga sudah memberikan arahan untuk tahapan prakualifikasi nantiYang pertama, ketua DPR meminta agar lelang dilakukan sesuai prosedur"Ketua DPR menegaskan tidak arahan terkait pemenang tender," kata Nining
Ketua DPR, kata Nining, juga meminta tidak ada rekayasa kemenanganSemua penetapan kemenangan harus sesuai dengan peraturan yang saat ini berlaku"Saat proses anuiziing dan harga agar mengundang KPK dan LSM terkait," tandasnya.
Pada bagian lain, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan mengaku sangat kecewa dengan DPR yang bersikap "tuli"Di tengah banyaknya suara keberatan dan kritik dari publik, DPR justru tetap melanjutkan rencana pembangunan gedung baru.
Dia juga mengkritik harga satu ruangan anggota dewan yang mencapai Rp 800 juta"Kalau Rp 800 juta ini diperuntukan untuk perumahan orang miskin dengan 100 juta per unit, maka akan tersedia 4.480 unit rumah untuk orang miskin," katanya.
Lebih lanjut Yuna mengingatkan dari 11 perusahaan, diantaranya ada perusahaan yang mengerjakan rumah jabatan anggota (RJA) Kalibata dengan wanprestasiMulai karena penyelesaian pekerjaan yang terlambat, anggaran yang membengkak, sampai mensubkontrakan proyekDua perusahaan yang dimaksud adalah PT Adhi Karya dan PT PP"Seharusnya pantia menolak dari awal keikusertaan perusahaan ini," ujar Yuna(bay/pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anis: Masih Ada Tiga Serangan Lagi ke PKS
Redaktur : Tim Redaksi