Pembangunan Sistem Keuangan Pemda Lambat

Rabu, 22 Juli 2009 – 15:19 WIB
JAKARTA- Pembangunan sistem keuangan negara yang terdapat di pemerintah pusat maupun daerah terbilang lambatNamun di antara kedua tingkat pemerintahan tersebut, pembangunan sistem, keuangan di Pemda lebih lambat kemajuannya apabila dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Anwar Nasution mengatakan, dari gambaran tersebut terlihat bahwa kemampuan daerah yang sangat terbatas untuk membangun kelembagaannya.

Dikatakan, berdasarkan data perkembangan opini pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) pada tahun 2006-2008 menggambarkan adanya kemajuan  yang signifikan pada jumlah Kementerian/ Lembaga yang memperoleh opini pemeriksaan dengan predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Persentase Kementerian/Lembaga yang memperoleh opini pemeriksaan WTP telah meningkat dengan pesat dari 7,32 persen pada tahun 2006 menjadi 20,48 persen pada tahun 2007 dan menjadi 41,46 pada tahun 2008,” jelas Anwar ketika memberikan sambutan di dalam acara Seminar Nasional di Gedung BPK, Rabu (22/7).

Sedangkan persentase yang memperoleh opini pemeriksaan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer pada periode yang sama, Anwar menyebutkan telah mengalami penurunan dari 45,12 persen menjadi 40,96 persen dan 21,95 persen.

Selain itu, Anwar juga sempat menambahkan bahwa berdasarkan data yang diterima serta  juga menunjukkan kemajuan yang cukup pesat pada opini pemeriksaaan adalah di berbagai departemen besar

BACA JUGA: Dephub Izinkan Telepon Di Pesawat

Antara lain, Departemen Keuangan, Dephankam/TNI serta Depdiknas
(cha/JPNN)

BACA JUGA: Revisi Permendag Ganjal Ekspor Rotan

BACA JUGA: BPK Tak Percaya Jumlah Utang LN

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kadin Tetap Optimis


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler