Pembatasan BBM Diprediksi Tak Berguna

JAKARTA — Pemerintah mengaku tidak punya cara lain menghemat anggaran negara selain dengan melakukan pembatasan BBM subsidi pada tahun depanNamun pengamat ekonomi dari Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa pembatasan BBM subsidi sebenarnya tidak ada gunanya

BACA JUGA: Importasi Lewat Pelabuhan Dumai Dikaji Ulang

Mengapa?

"Karena tujuan pembatasan itukan sebenarnya untuk menghemat anggaranSementara anggaran yang ada saja, pemerintah tidak bisa membelanjakannya dengan baik

BACA JUGA: Penundaan Pembatasan BBM Dinilai Tepat

Apa gunanya uang nganggur begitu saja sementara daya beli masyarakat justru dikurangi?," kata Purbaya di Jakarta, Rabu (15/12).

Purbaya menambahkan, subsidi memang harus dikurangi secara pelan-pelanNamun bila pembatasan subsidi dilakukan hanya bagi kalangan tertentu sementara pihak pemerintah juga tidak mempunyai roadmap tujuan ekonomi yang jelas, maka kebijakan itu sama saja tidak ada manfaat yang riil bagi masyarakat.

"Kalau misalnya subsidi yang sekarang ini dikurangi lalu uangnya dialihkan pada belanja modal, buktinya pemerintah saat ini juga tidak bisa menyerap belanja dengan baik

BACA JUGA: Molornya Pembentukan OJK Tak Perlu Dikhawatirkan

Uang kalau tidak langsung masuk ke sistem (belanja modal), sama saja tidak ada gunanya melakukan pembatasan," tegas Purbaya.

Alasan pemerintah bahwa pembatasan BBM subsidi untuk penghematan anggaran memang dinilai ironisPasalnya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2010 saja tercatat masih Rp32,5 triliunAngka ini didapat karena defisit hingga akhir tahun diproyeksi mencapai 1,5 persen dari produk domestik bruto (PBD) yang setara Rp133,7 triliun

"SILPA ini jangan diartikan penghematan, bisa saja karena pemerintah tidak bisa menyerap dengan baikArtinya kalaupun uang subsidi tidak dikeluarkan, artinya uangnya jadi nganggur sementara yang terkena dampak pembatasan adalah rakyat," kata Purbaya.

Diingatkannya bahwa pemerintah harus menjadikan masih tingginya SILPA tahun 2010 sebagai hal seriusTerlebih lagi, sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan yang akan menyentuh masyarakat kecilPurbaya menegaskan bahwa SILPA harusnya bisa ditekan bila realisasi penyerapan di lapangan sudah berjalan dengan baik.

"SILPA ini bisa saja terjadi, karena peraturan terkait anggaran ada yang baru selesai dipertengahan tahunMungkin nanti di 2011, penyerapan bisa lebih baikNamun dari sekarang harusnya edukasi kepada pimpinan di daerah bahkan anggota kabinet itu penting terkait penyerapan anggaran," saran Purbaya.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Waspadai Capital Flight