Pemda Diminta Buat Peta Pembangunan

Jumat, 23 April 2010 – 17:17 WIB
JAKARTA- Menteri Koordinator bidang perekonomian, Hatta Radjasa mengatakan tidak akan ada lagi rencana pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berjalan sendiri-sendiriUntuk itu, Presiden Susilo Bambang Yudhotono menginstruksikan setiap Pemerintah Daerah untuk membuat peta pembangunan daerah masing-masing.

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah, bukan jaminan pada daerah tertentu kemiskinannya menurun

BACA JUGA: Pemerintah Genjot Proyek Listrik 15 ribu MW

Karena itu pertumbuhan yang tinggi harus diikuti pemerataan
Presiden sudah mengintruksikan tiap daerah untuk membuat peta arah pembangunan," kata Hatta pada wartawan, Jumat (23/4) di Jakarta.

Dari hasil pertemuan yang melibatkan seluruh kementrian dengan kepala daerah, mulai dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten di Tampak Siring, Bali beberapa waktu lalu, Hatta mengatakan pemerintah telah melahirkan kesepakatan yang dinamakan Tampak Siring Commitmen.

"Setiap daerah diwajibkan memiliki satu prioritas atau unggulan pembangunan

BACA JUGA: 2010, Hypermart Makin Ekspansif

Nantinya pemerintah akan berikan insentif misalnya dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK)
Jangan sampai, DAK yang diberikan ke Pemda, tidak diketahui oleh masyarakatnya

BACA JUGA: Lewat Debat Alot, Pemerintah Naikkan Extra Effort

Setiap rupiah yang dikeluarkan, harus memiliki multiplayer effect untuk pembangunan," kata Hatta.

Pada daerah tertentu, sambung dia, selama ini dirasa masih termarjinalkan dari pembangunanKarena itu, pemerintah melalui Kementrian Koordinator Perekonomian kata Hatta akan melakukan intervensi langsungDi antaranya dengan memprioritaskan memberi bantuan anggaran.

"Program-program khusus yang dibuat pemerintah nantinya harus mampu mengangkat daerah yang tertinggal ituKarena itu, peta pembangunan dari daerah harus jelas dan terus disinergikan dengan kitaSehingga tidak hanya koordinasi saja tapi tepat sasaran ke masyarakatnya," kata Hatta.

Disadari Hatta, banyak hambatan selama ini yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah untuk mensinergikan komunikasi pembangunan yang baikTerutama untuk menjamin bahwa berbagai program tersebut berjalan tepat sasaran.

"Karena itu, Unit Kerja Presiden bidang Pengendalian Pengawasan dan Pembangunan(UKP4) di daerah, sudah wajib ada di setiap ProvinsiBiar kita bisa tahu nanti problem-problem di daerah itu apa saja," katanya.

Peningkatan infrastruktur dikatakan Hatta merupakan salahsatu konsep yang mendasar, guna mengejar pertumbuhan ekonomi yang terus meningkatKarena itulah, konsep yang digunakan, setiap infrastruktur yang dibangun, baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, haruslah yang berdampak langsung pada masyarakat.

"Karena itu, dimasing-masing daerah harus mulai dibangun satu pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berorientasi pada keunggulan lokalnyaKita sudah mulai dengan enam koridor dari Sumatera hingga Papua dan itu akan terus berlanjutKarena target investasi kita hingga lima tahun kedepan adalah Rp 10.000 triliun," jelas Hatta.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Alot, Penetapan Tax Ratio


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler