Pemda Hanya Diminta Ikut Awasi BBM Bersubsidi

JAKARTA — Menteri Koordinator bidang ekonomi Hatta Rajasa mengatakan, rencana pengalihan beban subsidi BBM kepada Pemda bukan berarti pemerintah pusat ingin berbagi tanggungan fiskalMenurutnya, pemerintah pusat hanya inin Pemda bisa ikut melakukan pengawasan

BACA JUGA: Harga Naik, Pemerintah Salahkan Masyarakat

Sebab, kuota BBM subsidi yang ditanggung negara juga disebar ke seluruh daerah-daerah.

"Intinya dengan kuota yang ada itu, dilakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penggunaan BBM subsidiAgar tidak melampaui karena penyalahgunaan," kata Hatta kepada wartawan di Istana, Selasa (2/8).

Menurutnya, peran Pemda sangat penting untuk ikut mengawasi karena kuota BBM yang melebihi ketentuan bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

BACA JUGA: Mendagri Diusulkan Terlibat Dalam Pengajuan Utang Daerah

Apalagi bila tidak diantisipasi bersama, beban fiskal akan menjadi semakin berat. 

"Kuota itu untuk mengantisipasi pertumbuhanTapi kalau diselundupkan ke industri dan ke mana-mana itu tidak akan cukup

BACA JUGA: Inflasi Makin Melandai

Jadi penting fungsi pengawasanKalau soal sharing, sebenarnya dari kantong APBN juga masih cukup," kata Hatta.

Sebelumnya, Kementrian Keuangan mengaku sedang mengkaji kemungkinan pengalihan subsidi kepada pemerintah daerahHal ini dimaksudkan agar beban anggaran subsidi dalam APBN dapat berkurang.

"Pertanyaan subsidi itu ditanyakan bisa tidak di-sharing dengan daerah? Kita belum melaksanakan ituKalaupun ada, masih dalam bentuk kajian," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah perlu mengambil peran dalam menanggung beban subsidi yang semakin besar setiap tahun karena mendapatkan tambahan alokasi dana bagi hasil (DBH) apabila terjadi kenaikan harga minyak duniaSebaliknya, jika harga minyak dunia meningkat dan mendorong peningkatan anggaran subsidi, seluruhnya ditanggung pemerintah pusat

Untuk itu, terkait dengan porsi anggaran transfer daerah termasuk di dalamnya dana alokasi umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), masih dalam kerangka kajian pemerintah.

Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan, total pagu belanja negara di APBN 2011 sebesar Rp1.229,6 triliunNamun sebagian besar sudah teralokasikan untuk mendanai kegiatan belanja yang sifatnya mengikat

Belanja yang dimaksud itu antara lain untuk transfer ke daerah sebesar Rp393 triliun, bayar bunga dan utang pokok Rp115 triliun, subsidi Rp188 triliun, dana pendidikan Rp240 triliun, dan bantuan sosial Rp63 triliun.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri ESDM Minta KKKS Gencarkan Eksplorasi