Pemda Jangan Asal Caplok Tanah Adat

JAKARTA - Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Shaleh, mengingatkan agar pemda tidak sembarangan mencaplok tadah adat, yang selanjutnya diserahkan ke investor untuk dijadikan lahan perkebunanJika pemda gegabah, lanjutnya, maka kasus Mesuji bisa terjadi di daerah tersebut.

"Pemerintah daerah jangan asal caplok tanah dan kemudian mengalokasikannya untuk pihak swasta," kata Ridha ketika ditemui di Kafe Bhineka, Cikini, Jakarta, Jumat (23/12)

BACA JUGA: DPD Ingin Perkuat Sistem Presidensial

Dia menyebut konflik lahan rawan terjadi di sejumlah daerah, seperti di Kalimantan Tengah (Kalteng) misalnyaDi Kalteng, dan Kalimantan pada umumnya, konflik biasanya menyangkut masalah tanah adat

BACA JUGA: Ngotot Amandemen UUD, DPD Ubah Pola Lobi

"Di tanah tesebut ada tanah adat yang diakui konstitusiJadi pemerintah harus memperlakukan tanah adat secara istimewa untuk rakyat, agar rakyat mengolah tanahnya itu," tambahnya.

Hal senada disampaikan Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Idham Arsyad

BACA JUGA: Todung: Advokat Tak Butuh Wadah Tunggal

Dia menjelaskan, UUD mengakui tentang keberadaan Tanah UlayatBegitu pula tentang UUPA"Akan tetapi pada faktanya, kebijakan untuk mengalokasikan tanah terhadap pihak swasta tidak memperhatikan hal tersebut," kata Idham.

Bahkan tidak jarang, menurut Idham, warga yang memasuki tanah adat atau tanah sendiri sering disebut kriminal"Ini kan sangat memprihatikan," ujarnya.

Kerapnya terjadi konflik agraria, menurutnya, mencerminkan buruknya kebijakan pertanahan"Pertama, kita melihat bagaimana kebijakan peruntukan pertanahan lebih mementingkan badan-badan usahaSeperti perkebunan, kehutanan, maupun pertambanganSementara kebijakan untuk alokasi tanah rakyat tidak ada sama sekali," paparnya.

Menurutnya, penyelesaian konflik agraria tak pernah mencari akar masalah dan selalu menggunakan pendekatan keamanan dan kekerasanTidak secara persuasif"Yakni merebut lahan secara paksa," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pertanahan lebih pro pemilik kapital"Dan, ke depannya, bukan hal yang tidak mungkin nasib warga di areal sengketa akan bernasib seperti orang utan (yang dibantai karena dianggap merusak sawit, red)Bahkan mungkin akan lebih burukSebab potensi konflik sudah ada," pungkas Idham(fad/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Saurip Beberkan Satu Saksi Mahkota Pembantaian Mesuji