jpnn.com - jpnn.com - Belum adanya data dan informasi kebutuhan pasti rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia memang kerap menjadi masalah klasik yang dihadapi pemerintah.
Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR mengadakan survei perumahan.
BACA JUGA: Satu Lagi, Hunian Elegan Terintegrasi Hadir di Serpong
Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Lukman Hakim mengungkapkan, melalui survei tersebut pihaknya ingin mengetahui apakah selama ini pemerintah daerah memiliki kesadaran atas program perumahan di daerahnya masing-masing.
"Selama ini pemda masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sumber daya air. Padahal program perumahan juga penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat," ujar Lukman, Jumat (3/2).
BACA JUGA: Pasar Properti Nonresidensial Bakal Pulih
Dia berharap, pembentukan Dinas Perumahan di daerah sebisa mungkin akan mendorong program perumahan bagi masyarakat.
Apalagi, pemenuhan kebutuhan perumahan bukan sekadar tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga merupakan kewajiban pemerintah daerah.
BACA JUGA: Rumah Ready Stock Diskon 60 Persen
Lukman menjelaskan, hasil survei tersebut diharapkan bisa menjadi dasar kebijakan serta penyaluran program perumahan dari pemerintah pusat.
“Pemda mau tidak mau juga harus mengalokasikan dana APBD-nya untuk program perumahan. Sebab masyarakat memang membutuhkan bantuan pemerintah dalam bidang perumahan,” tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Investasi Properti Tinggi, Pengembang Tambah Land Bank
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad