Saat menyamaikan pidato tanpa teks pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) ke 46 di Depdagri, Kamis (24/7), Mardiyanto menyatakan, ada pemerintah daerah yang gejalanya mau jalan sendiri dan tidak menghiraukan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat
BACA JUGA: RI-Vietnam Rintis Pemberantasan Korupsi
"Seperti tidak ada hierarkiBACA JUGA: DPR Warning Depag Soal Pelayanan Haji
Antara bupati, gubernur tidak ada hierarki," ujarnya.Mardiyanto menambahkan, jika memang ada kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak pas bagi daerah seharusnya tidak serta merta Pemda menolaknya
Saat dimintai penegasan dalam konteks apa gejala pembangkangan itu muncul, Mardiyanto mengatakan bahwa itu merupakan masalah lama terutama diawali dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM yang diikuti pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)
BACA JUGA: Disorot ICW, Dikecam WALHI
"Ini masalah lamaAda kebijakan pemerintah dan itu sudah policyKalau ada kekurangan, ya jalankan," ungkapnya.Menurut Mantan Pangdam IV Diponegoro ini, karena adanya gejala pembangkangan itu maka dalam acara Munas III Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Solo Rabu (23/7) pihaknya mengingatkan kepada seluruh Pemda bahwa pemerintahan itu satu adanya
"Jadi sebelum ada pembangkangan, langsung saya luruskanDi Solo kemarin saya sudah ingatkan, pejabat itu disumpah taat peraturanIni gradasi pemerintahan.Saya sebagai menteri mengingatkan bahwa untuk kepentingan masyarakat kita harus satu," sambungnya.
Dikatakan, pihaknya tidak akan memberikan teguran keras terhadap Pemda yang tidak hirau dengan kebijakan pusat ataupun tidak taat pada peraturan perundangan
"Tapi kalau salah penerapan dan melanggar, urusannya tidak lagi dengan saya, tapi dengan yang lainKalau urusan dengan kepolisian dan kejaksaan kan tidak enakMaka taati saja," pungkasnya(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Kecil Juga Pernah Nakal
Redaktur : Tim Redaksi