jpnn.com - JAKARTA - Turunnya surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) No B.2605/M.PAN.RB/6/2014 yang ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah tidak serta merta dipercaya. Rupanya banyak pemda yang ragu dengan kealian surat tersebut.
"Kami memang lihat di website menpan.go.id. Tapi kami belum yakin keaslian suratnya, itu sebabnya kami ke sini untuk mendapatkan surat aslinya," kata Syahdan Lubis, kepala BKD Mandailing Natal, Provinsi Sumut, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kamis (17/7).
BACA JUGA: Anggap Rencana ASDP Bedakan Tarif Pemudik Masuk Akal
Dia mengaku mendapatkan perintah dari Bupati Mandailing Natal untuk mengambil surat asli MenPAN-RB dan dilengkapi tanda terimanya.
"Ini akan kami jadikan bukti bahwa memang surat ini berasal dari KemenPAN-RB," ucapnya.
BACA JUGA: Tinggi Permintaan Daerah Gelar Sosialisasi Simulasi CAT
Syahdan menambahkan, pihaknya sangat berhati-hati dalam penanganan masalah honorer K2. Sebab, salah ambil tindakan bisa-bisa tangan diborgol (dipidana).
"Karakter masyarakat kami, kalau bukan melihat dokumen asli tidak akan percaya. Meski sudah diumumkan lewat website pemerintah sekalipun kalau dokumennya tidak ada, masyarakat tidak akan percaya. Makanya kami bela-belain ke sini untuk membawa surat resminya," bebernya.
BACA JUGA: Soal Quick Count RRI, Tifatul: Bukan Urusan Saya!
Keraguan juga mendera beberapa kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan lain-lain.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak Honorer K2 Belum Tahu Surat Nomor B.2605
Redaktur : Tim Redaksi