Pemda Tak Respon Rekomendasi Komnas HAM

Jumat, 16 Desember 2011 – 07:47 WIB

JAKARTA- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sejatinya sudah sejak lama telah menginvestigasi kasus tersebutBaik di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan maupun di Kabupaten Mesuji, Lampung.

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengungkapkan, di Kecamatan Mesuji, masyarakat berkonflik dengan PT SWA sejak awal 2000

BACA JUGA: Mr S jadi Pelindung Nunun di Thailand

Dalam bentrok dengan petugas pamswakarsa PT SWA, memang sempat terjadi pembunuhan dengan memenggal kepala
Pembunuhan tersebut dipicu oleh terbunuhnya dua warga desa Sungai Sodong pada 21 April 2011.

"Video-video keji yang beredar itu adalah peristiwa kekerasan di daerah ini

BACA JUGA: Masyhuri Hasan Dituntut Ringan

Yang ada mayat-mayat di atas kap mobil dalam video itu
Dalam kasus ini tujuh orang tewas

BACA JUGA: SBY Minta Pengusutan Kasus Mesuji

Dua dari warga sipil, dan lima dari pihak PT SWAKami sudah membuat rekomendasi hukum dalam kasus ini," katanya.

Sedangkan dalam kasus kekerasan di Kabupaten Mesuji, Lampung, kata Ifdal, terjadi karena sengketa lahan antara warga sekitar dengan perusahaan asal Malaysia PT Silva Inhutani (SI)Dalam kasus didaerah ini, menurut Ifdal, sekitar 100 lebih warga desa ada yang ditangkap oleh pihak kepolisian.

Padahal, kampung tersebut sudah ada sebelum perusahaan didirikanPerhutani lantas menjual Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT SI"Awalnya seluas 35 ribu hektar dan tidak masuk ke wilayah permukiman wargaTapi, mereka lantas mendapatkan HGU mencapai 43 ribu hektar sehingga masuklah perusahaan itu ke lokasi pemukiman warga di sekitar lima desa," kata Ifdhal

Padahal, jumlah penduduk di lima desa tersebut mencapai puluhan ribu orangKonflik antara perusahaan dan warga setempat pun terjadi hingga warga terusir dari kampung halamannya sendiri"Kami sudah menyerahkan rekomendasi ke pemerintah setempat tapi tak direspon," kata komisioner Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo.

Yosep menambahkan, salah satu rekomendasi adalah pemerintah harus merancang strategi bagaimana mengembalikan warga yang terusir akibat perluasan perusahaan sawit kembali ke rumahnyaPemerintah, kata Yosep, harus segera melakukannya jika tak ingin berbagai konflik antara perusahaan dan warga terulang lagi.

"Kami sudah kita merekomendasikan ke Bupati, Pemda, dan kepolisian daerah setempatBupati pernah menyatakan mau menyelesaikan, tapi sampai sekarang belum dilaksanakan," katanya(aga)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tebus Dosa, Nafsiah Dahlan Gelar Baksos di Muara Tawar


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler