Pemda Tak Serius Kelola Keuangan

JAKARTA-- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melansir dari 500 kabupaten/kota di Indonesia, baru 275 daerah yang menyerahkan rencana aksi untuk perubahan sistem pengelolaan keuanganSelebihnya belum menyerahkan, padahal Ketua BPK RI dalam road show sudah meminta bupati, wali kota, gubernur, serta DPRD untuk membuat action plan tentang apa saja yang akan dilakukan terkait perbaikan sistem keuangan.

“BPK RI telah berupaya untuk melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara agar daerah lebih transparan dan akuntabel

BACA JUGA: Prabowo Ikut Berdoa Bersama Lintas Agama

Bahkan sampai memaksa daerah untuk menata keuangannyaSayangnya, masih banyak pemda belum mau melakukan perubahan,” kata Kaditama Revbang Diklat PKN Daeng M Nazier pada wartawan dalam press lunch di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (21/7).

Di samping melakukan pemaksaan untuk membuat action plan, pemerintah daerah juga diminta membuat sistem pembukuan keuangan yang terpadu

BACA JUGA: Teori Konspirasi Tak Cukup untuk Tuding Malaysia

“Ini sesuai dengan amanat undang-undang, karena dengan adanya pembukuan akan diketahui jelas posisi keuangan kita,” ucapnya.

Berbeda dengan Pemda yang masih banyak membangkang, di pusat menurut Daeng sudah banyak yang mengajukan rencananya aksinyaDia mencontohkan perubahan di Departemen Keuangan

BACA JUGA: Pengamat: Indikasi Asing Terlibat Masih Prematur

Kalau pada 2007, BPK tidak bisa menyentuh area pajak, kini bisa melakukan audit walaupun tidak sampai ke dalam(esy/cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Wartawan Bodrek Peras Pejabat Pelindo