JAKARTA—Banyaknya jumlah kabupaten/kota yang belum menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah-sekolah lebih disebabkan lemahnya kapasitas aparat pemda dalam masalah pengelolaan keuanganKelambanan penyaluran dana BOS juga diduga lantaran aparat pemda takut pengelolaan BOS menjerat mereka, seperti halnya kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) yang menyeret banyak kepala daerah ke bui.
“Ada kabar bahwa daerah trauma terhadap kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar)
BACA JUGA: DPR Desak Kemdiknas Tarik Buku Pengayaan
Perlu ditekankan, ini sangat berbeda dengan damkarBACA JUGA: Bantah Ijazah Lulusan Trisakti Bermasalah
Ini sebenarnya hanya masalah capacity building saja,” ungkap Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh di Gedung Kemdiknas, Selasa (22/3).Nuh menyatakan, jika memang pemda takut salah melaksanakan aturan baru yang dianggap rumit dan berpotensi menyebabkan pelanggaran hukum, pihaknya menjamin penyaluran dana BOS dasar hukumnya sudah jelas
“Kenapa bisa sampai muncul UU tersebut? Hal ini dikarenakan memang kewenangan pendidikan dasar ada di daerah
BACA JUGA: Unila Siapkan Desa Binaan
Tidak baik kalau yang memegang kewajiban itu di daerah lalu pemerintah pusat yang memegang uangnya,” jelasnya.Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) itu mengimbau agar daerah tidak perlu takut mencairkan dana itu secepat mungkin“Saya yakin sekali, lambatnya pencairan dana BOS ini bukanlah diakibatkan oleh rumitnya penyaluranAkan tetapi, disebabkan lemahnya capacity building dan komitmen pemerintah daerah untuk mencairkannya ke sekolah,” imbuhnya.
Untuk diketahui, hingga Selasa (22/3) pukul 15.00 WIB, dilaporkan sudah ada 276 kabupaten/ kota yang sudah menyalurkan dana BOSSelain itu, propinsi yang sudah 100 persen menyalurkan dana BOS antara lain DKI Jakarta, Yogyakarta, NTB dan Jawa Tengah(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ICW Adukan Kemdiknas ke Ombudsman
Redaktur : Tim Redaksi