PONTIANAK -- Pemerintah dinilai kurang melakukan pendekatan kesejahteraan dalam membangun masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Kalimantan BaratPemerintah dinilai hanya menonjolkan pendekatan pertahanan.
"Pendekatan terhadap masyarakat selama ini hanya dari segi pertahanan
BACA JUGA: Kemendagri Tegaskan Suhaili FT Tetap Bupati Loteng
Tidak dari segi kesejahteraanBACA JUGA: Sumbar Terima Rp20 Triliun dari DIPA dan Dana Transfer
Tanah warga diambil sebaliknya para transmigran kaya, penduduk setempat tetap tertinggal," kata Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Karolin Margaret Natasa di Pontianak, Selasa (20/12).Ia juga prihatin dengan kondisi perbatasan yang semakin kurang diperhatikan karena otonomi daerah tidak berjalan maksimal
BACA JUGA: Bupati Landak: Seluruh Sungai Utama Tercemar
Namun hal itu tidak bisa dilakukan saat ini karena adanya moratorium pemekaran daerah "Parahnya evaluasi pemekaran belum keluar-keluar," kata putri Gubernur Kalbar, Cornelis, itu.Dia menegaskan, atas pertimbangan itu pemerintah harus objektif"Mari kita lakukan evaluasi seberapa urgen pemekaran," katanya.
"Kalau memang di daerah lain tidak terlalu bermanfaat bahkan merugikan tapi bagaimana dengan daerah perbatasanKalau di daerah perbatasan dalam pemekaran lebih memercepat pembangunan," ujarnya.
Ia menambahkan, sekarang anggaran untuk perbatasan tersebar di beberapa kementerianSementara, di kementerian seolah haram hukumnya berkoordinasi lintas sektoral"Itu kan barang mahal yang namanya koordinasi di negeri ini," sindirnya.
Harusnya, lanjut dia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selalu melakukan koordinasi"Tapi setiap mereka berhadapan dengan menteri-menteri, mereka tidak dianggap," katanya.
Alasannya, kata dia, karena BNPP melakukan fungsi koordinasi bukan melakukan fungsi programTapi saat koordinasi mentok di kepala badan.
"Kepala badan apa sih dibandingkan menteri-menteri lainSehingga ada resistensi dari kementerian lain untuk koordinasi yang lebih baik demikian juga kementerian PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) Kalau dia bikin program apa sih yang dibuat dan berapa anggarannya," katanya lagi
"Semua sudah pernah datang ke perbatasan mulai dari presiden yang dua kali datang, tapi something happen, belum ada kemajuan," katanya(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Karolin: Pemekaran Provinsi Kalbar Tak Efektif
Redaktur : Tim Redaksi