jpnn.com, TANJUNGPINANG - Wacana pemekaran Provinsi Natuna Anambas dari Kepulauan Riau kini sudah memasuki tahapan penting, yakni kajian akademis dari tenaga ahli dan masyarakat setempat.
Hal itu disampaikan Bupati Natuna Wan Siswandi di Tanjungpinang pada Minggu (28/5).
BACA JUGA: Polda Riau Gerebek Wabup Rohil dengan Wanita di Hotel, Reza Indragiri Sentil Kapolri
"Saya mendukung penuh usulan pemekaran Provinsi Natuna Anambas. Terima kasih tim kajian dan pihak lainnya yang sudah mau berusaha," ujar Siswandi.
Dia menilai pemekaran Provinsi Natuna-Anambas memang sudah tiba saatnya.
BACA JUGA: Temui Ketua DPRD NTB, Sejumlah Elemen Masyarakat Usul Lalu Niqman Zahir jadi Pj Gubernur
Pemerintah Kabupaten Natuna juga sudah sejak lama mendukung wacana tersebut.
Siswandi bahkan sudah bertemu Mendagri Tito Karnavian guna menyampaikan usulan pemekaran dua kabupaten yang masuk wilayah administrasi Provinsi Kepri itu.
BACA JUGA: Tinggalkan Rumah Dinas, Wabup Agam Irwan Fikri: Ini Tidak Sebanding
"Tahun 2017 kami juga sudah pernah membuat kajian akademis bersama Institut Pertanian Bogor (IPB),” lanjut Siswandi.
Dia mengatakan pembangunan infrastruktur maupun menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten merupakan bukti nyata penyiapan Natuna menuju Provinsi Natuna Anambas.
"Harapannya makin cepat makin bagus, tetapi semuanya butuh proses. Jangan pernah ada keraguan, karena sama-sama kita dukung," ucapnya.
Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad ikut mendukung usulan pemekaran kedua kepulauan terluar Indonesia itu, Natuna dan Anambas sebagai usaha mendukung kepentingan strategis nasional.
Ansar beralasan mendukung pemekaran Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas menjadi provinsi sendiri, karena daerah perbatasan itu memiliki rentang kendali cukup jauh.
Kendati persyaratan administrasi tidak memenuhi, namun alasan esensial adalah menyangkut kedaulatan. Bicara kedaulatan diskresi apapun bisa dikalahkan, seperti Papua saat ini.
"Dulu, saat Kepri mau pemekaran dari Riau juga alasannya rentang kendali ingin cepat berkembang. Apa salahnya Natuna dan Anambas bisa jadi provinsi dan saya siap menjadi orang pertama yang memberikan rekomendasi itu,” ucap Ansar.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam