Pemekaran Sedot Anggaran Infrastruktur

JAKARTA -- Pemerintah punya argumen baru terkait perlunya pemekaran daerah diremMendagri Gamawan Fauzi mengatakan, dengan adanya pemekaran daerah, maka upaya menggenjot pembangunan infrastruktur menjadi terkendala

BACA JUGA: Sikap 8000 Jaksa Dinilai Bentuk Ketakutan

Pasalnya, pembentukan daerah otonom baru menyedot uang negara yang jumlahnya cukup besarMestinya, dana itu bisa untuk pembangunan infrastruktur.

Dijelaskan, dengan adanya daerah otonom baru, maka perlu dibentuk DPRD dan penambahan jumlah pegawai, yang semuanya butuh gaji dan fasilitas lainnya

BACA JUGA: Chris Kanter Klaim Dukungan Wilayah Timur

Semakin banyak daerah dimekarkan, maka semakin banyak uang negara yang dikeluarkan

"Cenderung habis untuk operasional pegawai

BACA JUGA: Pemberkasan Molor, Penahanan Ariel Diperpanjang

Belum lagi untuk kantor, mobil, perjalanan dinasSekarang saja , berapa belanja pegawai per tahun perjalanan dinasnya di daerah dibandingkan dengan belanja pegawai negeri," ujar Gamawan Fauzi di Jakarta, Jumat (17/9).

Dia mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan penghitungan berapa sebenarnya jumlah pasti belanja aparatur, belanja modal, dan sebagainya"Biar tahu berapa kita kehilangan uangKalau DPRD Provinsi itu satu orang Rp1 miliar, itu baru anggotanya, belum instrumen pendukungnya, belum operasional kantor, ac, listrik, kertas, dan sebagainya," beber mantan gubernur Sumbar itu.

Dana itu, lanjutnya, belum termasuk uang perjalanan dinas anggota DPRD per tahunnya"Saya pernah bicara dengan ketua BPKKalau tidak ada  pemekaran wilayah itu dana itu bisa untuk percepatan pembangunan infrastruktur  i daerahSekarang dana itu habis untuk operasional birokrasi di daerah pemekaran," bebernya.

Dijelaskan, saat ini pemerintah terus berupaya menggenjot pengembangan kawasan, untuk menciptakan pusat-pusat industri baru di daerahJuga digodok mengenai jumlah universitas negeri yang ideal di sebuah daerahHingga saat ini, jumlah universitas menumpuk di Jakarta"Di Jakarta saja sudah berapa universitas negerinyaKalau universitas kita pindahkan (ke daerah, red), berapa masyarakat pindah ke sana? Mengapa universitas terpusat di Jawa? Mengapa tidak disebar ke luar Jawa? Misal di Sumatra ada universitas sekaliber UI," ucapnya.

Dikaitkan dengan apsirasi pemekaran, lanjut Gamawan, selain ditinjau dari aspek persyaratan, pemekaran juga akan dipertimbangkan dari aspek pemerataan, pertumbuhan, dan keadilan(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 26 Tersangka Suap Pemilihan DGS Bank Indonesia Dicekal