jpnn.com - LEMBANG – Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tak selalu berujung pada peningatan pembangunan serta kesejahteraan rakyat. Sekitar 80 persen pemekaran daerah tak sesuai dengan tujuannya.
Yang ada malah masih mengandalkan sumber pendanaan dari pemerintah pusat.
BACA JUGA: Ini Alasan IDI Tolak Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri
Pandangan tersebut dikemukakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menjadi pembicara di Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, Senin (25/7).
Menurutnya, pada 1999 lalu, jumlah kabupaten/kota tidak sampai 300-an daerah. Namun sekarang sudah lebih dari 500-an. Belum lagi, ada 122 daerah yang antre untuk dimekarkan, termasuk ingin menjadi provinsi.
BACA JUGA: Sultan Hamid II Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional
“Setelah saya timbang, setop dulu. Dibentuk dulu daerah persiapan,” ujar Tjahjo.
Melihat kondisi yang ada, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan peraturan agar pemekaran lebih selektif.
BACA JUGA: Ahok Datangi Pengadilan Tipikor untuk Bersaksi di Sidang Suap Reklamasi
Misalnya, ada persyaratan seperti luas wilayah, jumlah penduduk, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal provinsi, kabupaten/kota serta kecamatan.
“Pak Jokowi meminta saya untuk setop otonomi daerah. Karena hampir 80 persen tidak sesuai dengan tujuan karena sedikit-sedikit mengandalkan pusat,” ujar Tjahjo.
Mantan anggota DPR ini mengungkapkan, setelah dilakukan pemekaran, hingga saat ini masih terdapat 163 kantor kepolisian sektor (polsek) yang kekurangan kantor.
Belum lagi, masih ada 58 persen camat di Indonesia tidak paham untuk mengelola pemerintahan. Makanya selain kesiapan daerah, ia juga ingin ada sumber daya manusia yang memadai dalam pemekaran.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 13 Daerah Panutan Abaikan SE Menteri Yuddy
Redaktur : Tim Redaksi