Pemekaran, Upaya Sedot Uang Jakarta

Jumat, 07 Agustus 2009 – 11:56 WIB

JAKARTA -- Meski banyak desakan agar pemekaran daerah dihentikan, namun ada juga pihak yang menilai pemekaran tetap harus dilanjutkanAnggota Komisi III DPR Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan, ada positifnya juga aspirasi pemekaran terus direspon oleh pemeirntah dan DPR

BACA JUGA: Presiden Tak Serius Hentikan Pemekaran

Alasannya, di era desentralisasi ini, kewenangan pemerintahan sudah banyak dilimpahkan ke daerah
Semakin banyak daerah otonom, maka semakin banyak kewenangan pemerintahan yang diurus sendiri oleh daerah.

"Jadi, apa susahnya pemerintah menyerahkan kewenangannya ke daerah, sesuai kewenangan yang memang harus diurus sendiri oleh daerah," ulas Agun Gunanjar Sudarsa dalam diskusi bertema 'Moratorium Pemekaran' di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Jumat (7/8)

BACA JUGA: Upaya Gembosi KPK Makin Liar

Kalau pemerintah konsisten dengan ketentuan di UU No.32 tahun 2004, maka segala urusan diserahkan ke daerah.

Dijelaskan politisi dari Partai Golkar itu, tidak mungkin pemerintah pusat mengurusi langsung pelayanan masyarakat karena rentang kendali wilayah RI yang cukup luas
Terlebih, secara geografis wilayah daratan terpencar-pencar dipisahkan oleh lautan

BACA JUGA: Minta Petugas Haji Ikhlas

"Dua per tiga wilayah kita adalah lautBagaimana mungkin pelayanan publik bisa baik?" sergahnya.

Alasan lain yang dia kemukakan, bahwa dengan adanya pemekaran maka dana pembangunan bisa lebih merataSelama ini, sebagian besar anggaran negara teralokasi di departemen-departemen dan instansi pusat di Jakarta"Belanja di pusat lebih besar dibanding belanja daerahIni tidak logis karena daerah kita cukup luas, dari Sabang sampai Merauke," katanya.

Dia yakin, kalau sudah terjadi keadilan dan pemerataan pembangunan, maka dengan sendirinya aspirasi pemekaran akan berhenti dengan sendiriSebaliknya, selama uang negara masih dikuasai Jakarta, maka aspirasi pemekaran akan terus bermunculan"Aspirasi pemekaran harus dimaknai sebagai gerakan politik agar uang tak hanya beredar di Jakarta," cetus Agun.

Anggota DPD dari Nusa Tenggara Barat (NTB) Harun Al-Rasyid, tidak setuju dengan pendapat AgunKatanya, pemekaran daerah hanya dinikmati segelintir elit lokal, bukan dinikmati rakyat"Titik beratnya lebih kepada pembagian kekuasaanAntara politisi dan birokrasi di daerah, saling bagi-bagi kekuasaan," kata mantan Gubernur NTB itu(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Si Burung Merak pun Berpulang !


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler