Pemeriksaan KPK Jangan Dianggap Teror

JAKARTA -- Langkah penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan korupsi APBD Langkat, Sumut, tahun 2000-2007 senilai Rp102 miliar, sudah pasti berpengaruh kepada kinerja Pemkab LangkatKarenanya, para pejabat setempat tidak perlu risau bila hanya dimintai keterangan oleh penyidik KPK

BACA JUGA: Pemerintah Akui Koordinasi Gubernur-Bupati Lemah

Kalau memang merasa sama sekali tidak terlibat, pemeriksaan oleh aparat hukum harus disikapi secara biasa-biasa saja.

Koordinator Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuty mengatakan hal tersebut menanggapi banyaknya pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Langkat yang dimintai keterangan KPKNamun di sisi lain, Ray juga berharap, penyidik KPK bisa memahami suasana psikologis para pejabat SKPD itu

BACA JUGA: Kapasitas Produksi Tenaga Surya Digenjot

KPK harus bisa menciptakan rasa nyaman bagi mereka tatkala mereka sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

"Ini penting agar pemeriksaan KPK ini jangan dianggap sebagai terorSebaliknya, KPK juga harus memastikan bahwa pemeriksaan kepada mereka ini bukan teror

BACA JUGA: SBY Diyakini Siapkan Kabinet Profesional

Penyidik KPK harus tegaskan bahwa ini adalah upaya mencari kebenaran materiil terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh satu atau dua orang saja," ujar Ray Rangkuty kepada JPNN di Jakarta, Selasa (1/9) malam.

Aktifis gerakan antikorupsi asal Medan itu menjelaskan, penegasan sejak awal bahwa hanya ada satu dua pejabat yang bakal dijadikan tersangka, sangat penting agar roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Langkat tetap berjalan normalProblem yang selama ini muncul, tatkala seorang kepala daerah terlilit kasus korupsi, imbasnya ke para bawahnnya dan ujung-ujungnya rakyat juga yang dirugikan karena pelayanan publik menjadi amburadul.

Berkali-kali dikatakan, penegasan bahwa hanya satu dua pejabat yang bakal terseret sangat diperlukan"Ini agar kalau para SKPD itu diminta hadir untuk menjadi saksi, tidak merasa bahwa dirinya berpeluang masuk penjaraJangan pemeriksaan malah menjadi teror, bisa stres semua pejabat SKPD," ucapnyaCara lain, penyidik KPK melakukan pemeriksaan secara maraton kepada para SKPD yang memang hanya diperlukan keterangannya sebagai saksiIni agar waktu mereka tidak tersita untuk mondar-mandir Langkat-Jakarta

Ray yakin, saat ini Gubernur Sumut Syamsul Arifin juga sudah tidak tenang karena yang diusut adalah APBD, dimana saat itu yang menjadi bupati adalah SyamsulUjung-ujungnya, rakyat Sumut juga yang akan dirugikan"Ya, kalau pikiran dia lebih fokus ke persoalan yang ditangani KPK ini, bagaimana dia bisa menjalankan kepemimpinan di Sumut dengan baik? Pekerjaanya sebagai gubernur sudah pasti terganggu," kata Ray.

Lebih lanjut dia memprediksi, kasus dugaan korupsi ini tidak lama lagi akan diikuti oleh persoalan-persoalan politik, baik di Langkat maupun di Sumut secara umumIni menjadi hal yang menarik lantaran Syamsul belum lama menduduki kursi Sumut 1Hanya saja, Ray tidak mau membeberkan persoalan-persoalan politik yang bakal muncul"Biar proses hukum bergulir dulu," kilahnya(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Program Wakaf Uang Diluncurkan