HONOLULU - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menghilangkan secara bertahab subsidi harga bahan bakar minyak (BBM)Penghilangan subsidi tersebut adalah salah satu kesepakatan dalam pertemuan puncak 21 kepala negara anggota APEC di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat.
"Indonesia juga melakukan penataan subsidi (harga BBM) selain upaya securitisasi energi melalui pengurangan volume (konsumsi) BBM, (produksi) listrik juga tidak dari BBM
BACA JUGA: Wamen ESDM Usul Harga Premium Rp 5.500 per Liter
Kita juga akan melakukan subsidi (harga BBM) yang tepat," tutur SBY dalam keterangan pers di Hotel Trump Waikiki, Minggu (13/11) atau Senin petang WIB (14/11).Presiden mengatakan, Indonesia setiap hari menghasilkan minyak bumi, gas, dan batu-bara setara dengan 6 juta barel minyak bumi
BACA JUGA: Genjot Daur Ulang
"Untuk mengamankan energi, kita ingin mendiversifikasi energi sehingga tidak tergantung bahan bakar fosil
BACA JUGA: KPK Dorong Renegoisasi Mayoritas Kontrak Tambang
Kita akan mengarah ke sana," tuturnya.Dalam paparannya di depan para pemimpin negara anggota APEC, Presiden SBY membanggakan keberhasilan pemerintahannya dalam mengurangi penggunaan minyak tanah di akhir masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu jilid pertama
Keberhasilan konversi minyak tanah untuk rumah tangga menjadi elpiji tersebut diyakininya sebagai keberhasilan besar karena menghemat miliaran dolar subsidi BBM, mendatangkan investasi USD 2,5 miliar dan mampu mengubah kebiasaan 40 juta warganya untuk menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, pengurangan subsidi harga BBM akan dilakukan bertahap selama tiga hingga lima tahun ke depanMeski demikian, Hatta menegaskan pemerintah akan tetap memberikan subsidi dalam bentuk lain kepada masyarakat.
"Subsidi tidak dihilangkan, tapi tidak diberikan dalam bentuk harga seperti saat iniSubsidi itu akan berubah menjadi program perlindungan kesejahteraan atau subsidi langsung," terangnya
Menanggapi hasil pertemuan APEC, Hatta menilai pemerintah sudah melaksanakan kenaikan harga BBM secara bertahap sejak 2004"Pemerintah sudah secara bertahap menaikkan harga bensin dari Rp 2.500 menjadi Rp 4.500Kita perlu menyesuaikan dengan road map 3-5 tahun ke depan untuk menetapkan pricing policy BBM agar energi tetap terjangkau, terjamin, dan tersedia," terangnya.
Jeda waktu tiga hingga lima tahun diperlukan agar kesepakatan APEC tentang pengurangan subsidi BBM tidak bertabrakan dengan kepentingan pemerintah untuk menjaga kenaikan harga BBM tidak berdampak serius pada kenaikan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat
Pada bagian lain, SBY menegaskan bahwa pelaksanaan perdagangan bebas dan liberalisasi ekonomi menimbulkan masalah di negara-negara berkembang, termasuk IndonesiaKarena itu, dalam pertemuan dengan pemimpin negara-negara anggota APEC, SBY mengingatkan bahwa Bogor Goals yang menyepakati perdagangan bebas di negara maju pada 2010 dan di negara berkembang pada 2020 dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis.
"Indonesia menyadari free dan open trade menimbulkan masalah tertentu di negara berkembang, saya termasuk penganut faham free dan fair tradePeningkatan kapasitas dan bantuan teknis itu yang disebut dengan fair trade," terangnya.
Karena itu, SBY menegaskan bahwa Indonesia belum akan bergabung dengan negara-negara yang sepakat untuk berhimpun dalam Trans Pacific Partnerships, meski sejumlah negara di kawasan Asean dan Asia seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Brunei, Jepang, Selandia Baru, dan Meksiko sudah sepakat untuk bergabung dalam pakta baru tersebut
"Dalam era keterbukaan, tidak bisa kita menutup diriNamun, saya tidak suka ketika Indonesia menandatangani free trade ternyata di dalam negeri tidak siap," katanya"Mari kita bicarakan tuntas dengan seluruh menteri, gubernur, bupatiKalau semua sudah paham apa konsekuensi perdagangan bebas, semua sudah sepakat, mari kita free trade," tegasnya(noe/nw)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2012, PT Timah Targetkan Produksi 50 Ribu Ton
Redaktur : Tim Redaksi