Pemerintah akan Tambah Pembangunan Rumah Buruh

Senin, 10 Mei 2010 – 12:13 WIB
JAKARTA- Pemerintah akan meningkatkan jumlah rumah untuk para buruh atau pekerja IndonesiaProgram ini bertujuan agar para buruh dan pejerja bisa memiliki rumah dengan harga yang terjangkau

BACA JUGA: BI Perlu Punya Penyidik Sendiri

Hal itu dibuktikan dengan kesepakatan antara Menteri Negara Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhamimin Iskandar


"Penyediaan rumah bagi para pekerja atau buruh juga menjadi salah satu perhatian pemerintah

BACA JUGA: Masih Dicari Pola Subsidi Listrik yang Tepat

Untuk itu, pemerintah terus berupaya membuat berbagai kebijakan agar para pekerja atau buruh bisa mendapatkan rumah yang layak dengan harga  terjangkau," jelas Menpera, Suharso Monoarfa dalam rilis resmi yang dikirimkan pada JPNN, Senin (10/5).

Dijelaskannya, sesuai program Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR), pada 2006 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Menpera dengan Menakertrans dan Menteri PU tentang Pengadaan Perumahan dan Pengembangan Permukiman Pekerja/Buruh, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Transmigran
Pelaksanaan kesepakatan bersama itu juga telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Kemenpera dengan Depnakertrans dan REI pada 2007 lalu

BACA JUGA: Industri Wajib Transparan Pada Pemerintah

Pada 2008 juga dibentuk Tim Program Tim Percepatan Pembangunan Perumahan pekerja/buruh untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja/Buruh (P5KP) yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Sesmenpera dengan Sekjen Depnakertrans.

"Kami berharap program ini bisa terus dilanjutkan karena sangat penting dalam halpenyediaan rumah bagi para pekerja atau buruh," ujarnya.

Mengingat banyak pekerja/buruh yang berpenghasilan di bawah Rp4,5 juta, maka Kemenpera menawarkan program fasilitas likuiditas di mana buruh dengan dibantu pemerintah dapat memperoleh rumah dengan harga yang terjangkau serta suku bunga KPR rendah.

Menpera menambahkan, ke depan pihaknya menginginkan adanya kebijakan satu pintu di mana Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bisa memberikan data mengenai berapa kebutuhan rumah bagi para pekerjaDengan demikian, pemerintah dapat melakukan pemetaan di daerah mana saja diperlukan pembangunan perumahan bagi pekerja/buruh.

"Sudah ada beberapa perusahaan yang ikut bekerjasama dalam program ini, seperti PT Sango Ceramics di Semarang, PT Industri Karet Deli di Medan, serta beberapa perusahaan di Purwakarta, Banten, Jabar dan JatimKami juga telah membangun sejumlah Rusunawa di kawasan industri di Batam," terangnya.

Sementara itu, Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, pihaknya mendukung program P5KP ituUntuk itu, pihaknya akan menindaklanjuti kerja sama antar instansi itu"Kami mendukung program P5KP karena sangat penting dalam pemenuhan rumah bagi pekerja/buruh," katanya(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenpera Pilih-pilih Pemda


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler