jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengaku kesulitan menurunkan tingkat kemiskinan ke level satu digit atau di bawah sepuluh persen.
Program-program bantuan sosial terbukti belum mampu menekan jumlah penduduk miskin.
BACA JUGA: Penduduk Miskin Bertambah, Ini Saran Politikus PKS untuk Pemerintah
’’Penurunan kemiskinan di bawah sepuluh persen membutuhkan upaya ekstra karena hal itu bicara kemiskinan inti yang makin dalam,’’ kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/7).
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, untuk menurunkan angka kemiskinan, pemerintah harus mampu mengombinasikan berbagai kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
BACA JUGA: Surplus Neraca Perdagangan Tertinggi sejak 2012
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, jumlah penduduk miskin pada Maret 2017 meningkat jika dibandingkan dengan September tahun lalu.
Pada Maret, penduduk miskin tercatat 27,7 juta orang atau bertambah 6,90 ribu jika dibandingkan dengan September 2016 sebanyak 27,76 juta orang.
BACA JUGA: Program Agraria untuk Mengatasi Kemiskinan Banyak Kendala
Meski secara persentase jumlah penduduk miskin turun tipis, penurunannya berjalan lambat.
Padahal, beberapa bulan terakhir pemerintah berhasil mengendalikan tingkat inflasi berdasar harga kebutuhan bahan pokok.
Wanita yang karib disapa Ani itu menambahkan, sejumlah program perlindungan sosial dari pemerintah itu harus diimplementasikan dengan tepat sasaran.
Di antaranya, proses identifikasi rumah tangga sasaran atau keluarga miskin yang berhak memperoleh bantuan sosial harus valid.
’’Bukan hanya masalah uang, tapi juga sistem dan persiapan. Jadi, sekarang lebih kepada apakah program-program tersebut masuk penetrasi ke daerah-daerah yang memang miskin dan juga anggaran dana desa dipakai untuk itu,’’ ujarnya.
Ani menuturkan, sejumlah pembangunan proyek infrastruktur yang tengah digalakkan pemerintah memang belum memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan.
Menurut dia, dampak dari proyek-proyek infrastruktur tersebut akan terasa setelah proses pembangunannya rampung.
Sebab, diyakini hal itu bakal memicu adanya aktivitas ekonomi.
Untuk itu, pemerintah harus mengimbangi dengan adanya belanja sosial sebagai bantalan untuk penduduk miskin.
’’Di masa pemerintah membelanjakan untuk proyek infrastruktur, mungkin kemiskinan dan pemerataan belum langsung turun. Saat kita mengeluarkan belanja infrastruktur, belanja sosial harus mengimbangi supaya masalah kemiskinan dan kesenjangan tidak melebar,’’ paparnya.
Dia memprediksi pengurangan angka kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial bisa terasa pada dua atau tiga tahun mendatang.
’’Jadi, memang dari sisi statistik akan terus-menerus menunjukkan indikasi bahwa kemiskinan dan kesenjangan tidak langsung menurun drastis,’’ jelasnya.
Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menuturkan, pemerintah tetap harus mengevaluasi anggaran program sosial yang jumlahnya naik dari tahun ke tahun, termasuk dana desa. Sebab, efektivitas dari program sosial tersebut belum terlihat.
Dia melanjutkan, tingginya angka pengangguran sangat berhubungan dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi.
Karena itu, pemerintah harus mampu mengidentifikasi kebutuhan yang sebenarnya dari penduduk miskin.
’’Anggaran belanja sosial sudah dinaikkan, tapi kok (angka kemiskinan) tetap, bahkan meningkat. Apa guna menaikkan anggaran kalau tidak efektif programnya,’’ ujarnya. (ken/c4/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jatim Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak
Redaktur & Reporter : Ragil