jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jazuli Juwaini mengatakan, kenaikan jumlah penduduk miskin harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi program pembangunan yang berorientasi untuk pengentasan kemiskinan.
Dia mengatakan, bertambahnya jumlah penduduk miskin sampai dengan Maret 2017 ini menunjukkan bahwa program pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh masyarakat miskin, khususnya di daerah perkotaan.
BACA JUGA: Program Agraria untuk Mengatasi Kemiskinan Banyak Kendala
“Minimnya program-program pengentasan kemiskinan dan membantu daya beli masyarakat, berimbas kepada peningkatan jumlah masyarakat miskin," ungkap Jazuli, Selasa (18/7).
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah masyarakat miskin di Indonesia yang sudah mencapai 27,77 juta orang pada Maret 2017.
BACA JUGA: Jatim Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak
Jumlah tersebut bertambah sekitar 10 ribu dibanding kondisi September 2016 yang mencapai 27,76 juta orang.
Menurut Jazuli, hal ini tidak terlepas dari tingkat ketimpangan (gini ratio) yang tidak bergeser signifikan. Rasio gini Maret 2017 adalah 0,393 poin.
BACA JUGA: Perppu Ormas Membuka Peluang Tindakan Sewenang-wenang
Angka ini menurun sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2016 yakni 0,394 poin.
Tetapi, yang perlu diwaspadai pemerintah bahwa gini ratio di daerah pedesaan Maret 2017 sebesar 0,320, naik dibanding gini ratio September 2016 sebesar 0,316.
"Penurunan angka gini ratio sebesar 0,001 poin tidak signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antarpenduduk,” tegasnya.
Dia menambahkan, angka gini ratio masih terbilang tinggi dan berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan.
Sekali lagi, kata dia, ini menunjukkan minimnya program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
“Sehingga pendapatan masyarakat tidak tergerek naik," kata anggota Komisi I DPR itu.
Jazuli juga mengkritisi belanja infrastruktur pada APBN 2017 yang ditetapkan Rp 387,3 triliun ternyata belum mampu secara efektif berdampak buat masyarakat.
Dengan kata lain, multiplier effect-nya belum terasa untuk perbaikan ekonomi masyarakat sebagaimana dijanjikan pemerintah.
Untuk itu, tegas Jazuli, tidak ada cara lain pemerintah harus meningkatkan jumlah dan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan.
Pemerintah harus bekerja keras meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga daya beli meningkat.
“Sebaliknya, jangan malah membebani masyarakat dengan kebijakan pengurangan atau pencabutan subsidi atau menaikkan berbagai macam tarif dan atau kebutuhan dasar rakyat," pungkas Jazuli. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Harus Yakinkan DPR Soal Kegentingan Mengeluarkan Perppu
Redaktur & Reporter : Boy