Pemerintah Akui Video Kekerasan Papua

Sebut Tindakan Prajurit Tidak Profesional, Bantah Operasi Militer

Jumat, 22 Oktober 2010 – 12:54 WIB
Foto: youtube.com

JAKARTA - Pemerintah akhirnya mengakui video kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI di Papua"Memang ada tindakan dari para prajurit di lapangan yang berlebihan dalam menangkap orang yang dicurigai sebagai orang atau kelompok-kelompok yang melakukan tembakan

BACA JUGA: Terima Dewan Pers, SBY Lantik Kapolri

Karena mereka memang diketahui memiliki senjata," kata Menteri Koordinator Politik, hukum dan keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto di kantor Presiden, Jumat (22/10).

Meski begitu, Djoko menegaskan, aksi para prajurit yang dinilainya berlebihan itu bukan bagian dari operasi militer di Papua
"Aparat TNI tidak pernah melakukan operasi militer di Papua," kata Djoko menegaskan.

Djoko mengakui, bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan prajurit TNI dan sudah ditayangkan di televisi, dan situs internet Youtube merupakan tindakan  yang tidak profesional

BACA JUGA: Syamsul Penuhi Panggilan KPK

"Hingga kini, pihak TNI masih terus melakukan penyelidikan akan peristwa tersebut," Djoko menambahkan.

Seperti diketahui, sepekan silam beredar video aksi kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap sejumlah warga sipil di Papua
Aksi kekerasan yang pertama kali disebarkan oleh kelompok yang mengaku dari  Asian Human Right Commision itu kemudian juga ditayangkan oleh televisi di Indonesia

BACA JUGA: Protap Keras Diminta Ditinjau Ulang

Menurut Djoko, hingga saat ini tim yang dibentuk TNI belum memastikan lokasi peristiwa itu"Penyelidikan masih akan terus berkembangTermasuk dimana lokasi, dan siapa saja yang terlibatYang pasti, masalah ini sudah ditangani oleh tim khusus, dan panglima Kodam XVII/Cenderawasih sangat concern atas masalah ini."

Dalam kesempatan itu, Djoko menegaskan sudah tidak ada perintah operasi militerTapi masih ada TNI itu ditujukan khusus untuk kejadian-kejadian tertentu seperti penjagaan perbatasan, penyerangan oleh oknum-oknum yang menganggu keamanan seperti di PT FreeportMereka seharusnya melakukan pendekatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Tugas TNI tidak hanya di papua, lihat pendekatannya di situBahwa ada tindakan oknum TNI eksesif berlebihan tidak professional itu ada tindakan diterapkan pada merekaAda tindakan lanjutan, itu dipastikan presiden, adakan penyelidikan sampai tuntas,” ujar DjokoSelain itu, Djoko juga menegaskan, sejak tahun 2005 untuk dua wilayah di Papua dan Nangroe Aceh Darusalam pemerintah sudah tidak lagi menerapkan pendekatan Polhukam"Tetapi sudah pada pendekatan kesejahteraan," ujar Djoko(gus/aj/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tommy Nilai Ayahnya Pantang Menyerah


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler