jpnn.com, BATAM - Pemerintah Provinsi Kepri berencana akan menambah 10 ribu unit komputer sebagai penunjang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA sederajat yang hingga kini masih minim.
Pengadaan itu akan dilakukan secara bertahap hingga 2019 mendatang. Dan pengadaan ini akan menyerap anggaran hingga Rp 50 miliar.
BACA JUGA: BC Perkuat Pencegahan Penyelundupan dengan Operasi Jaring Sriwijaya
"Ini sifatnya stimulus sembari kita usahakan bantuan dari pusat juga," ucap Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, Arifin Nasir, Rabu (3/5) malam.
Dia merinci, 10 ribu unit tersebut pengadaanya mulai tahun 2017 ini sebanyak 1000 unit (fokus penyebarannya di Natuna Anambas dan Lingga), selanjutnya pada tahun 2018 sebanyak 4000 unit sementara tahun 2019 akan ditambah 5.000 unit komputer.
BACA JUGA: Presiden Ukur Kinerja BP Batam Lewat Target Investasi
"Tahun 2017 ini anggarannya Rp 5,4 miliar, tahun depan sekitar Rp 20 miliar. Pada tahun 2019 yang 5000 unit sekitar 25 miliar," papar dia.
Dia meyakini seiring penambahan komputer tersebut, sekitar 60 hingga 70 persen SMA sederajat se Kepri sudah berbasis komputer. Pada awalnya, bantuan ini diprioritaskan dulu untuk sekolah negeri.
BACA JUGA: Cemen! Puluhan Kali Beraksi, Begitu Diborgol Polisi Langsung Nangis
"Saya berani katakan, paling SMK kita sekitar 40 persen baru memiliki komputer, kalau SMA 30 persen," ucapnya.
Dia mengklaim, rencana ini juga turut diamini oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Tidak hanya itu, DPRD Kepri pada prinsipnya sepakat karena ini merupakan program pengembangan mutu dan kemudahan akses siswa.
Apalagi, bebrapa waktu lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy meminta daerah mengadakan komputer penunjang UNBK sebanyak-banyaknya.
"Gubernur setuju, beliau merasa risau banyak sekolah berbasis kertas. Anggota dewan bahkan mereka senang meningkatkan mutu pendidikan," ujarnya.
Namun dia mensyaratkan, bantuan pemerintah tersebut harus dijemput dengan usaha bupati maupun walikota. Dengan cara, kepala daerah atau dinas terkait di kota kabupaten melakukan pendekatan dengan Telkom maupun PLN agar komputer juga didukung jaringan yang mumpuni.
"Jangan ada komputer tapi jaringan tak memadai," ucapnya.
Selain pengadaan komputer, dia mengaku Pemprov juga menyiapkan terobosan pengadaan satu sekolah satu tower untuk menjamin jaringan saat UNBK di sekolah.
"Misalnya 100 juta satu tower, itu tidak besar. Tidak salahnya kita anggarkan 2 atau tiga miliar untuk tower, kecil ini untuk dana pendidikan. Kita harus berani majukan pendidikan dengan anggaran 20 persen itu, asalkan jelas untuk meningkatkan mutu,"paparnya.
Dia mengklaim, rencana ini tengah dibicarakan dengan pihak Kemendikbud RI. "Kita tidak boleh terlena tunggu jaringan, kalau kita begitu anak kita nanti akan tertinggal terus,"pungkasnya. (cr13)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perusahaan Packaging Kertas Asal Malaysia Tanam Investasi di Batam
Redaktur & Reporter : Budi