Pemerintah Batasi Proyek Strategis pada 2018

Jumat, 30 Juni 2017 – 02:52 WIB
Darmin Nasution. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus pemerintah tahun depan.

Meski demikian, pemerintah berencana membatasi proyek strategis nasional (PSN) baru agar bisa berkonsentrasi menyelesaikan sejumlah PSN yang terlambat.

BACA JUGA: Merespons Laporan Warga, Wabup PALI Langsung Meninjau Jalan Berlumpur

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, ada sejumlah kendala yang membuat PSN terlambat.

Dia mencontohkan proyek kelistrikan 35 ribu mw yang terhambat karena ada kontrak pembelian listrik atau power purchase agreement (PPA) setara 6.000 mw yang belum ditandatangani.

BACA JUGA: Strategi Impact Pratama Industri Raih Pendapatan Rp 1,32 Triliun

Meski demikian, sampai saat ini, sudah ada 29 ribu mw listrik yang telah terbangun atau minimal telah mendapatkan komitmen pendanaan (financial closing).

Demikian pula sejumlah proyek pembangunan bandara dan jalan tol di sejumlah wilayah.

BACA JUGA: Dana Cekak, Sejumlah Proyek Infrastruktur Sulit Terealisasi

’’Misalnya, (bandara) di Jogjakarta sudah berapa tahun belum selesai? Memang masih berjalan,” ucapnya.

Darmin mengakui, setiap tahun pemerintah mengevaluasi PSN yang telah berjalan.

Hingga Februari–Maret lalu, jumlah PSN yang sedang berjalan mencapai 225 proyek. ”Tambah satu program listrik,’’ katanya.

Mantan gubernur Bank Indonesia itu menegaskan bahwa pemerintah bertekad menyelesaikan proyek-proyek PSN pada 2018.

Namun, dia menilai, dibutuhkan upaya ekstra untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut tepat waktu.

Karena itu, ada beberapa proyek yang kemungkinan terus dibangun hingga 2019 atau selanjutnya karena belum rampung akibat berbagai kendala.

’’Misalnya, proyek listrik 35.000 mw, mungkin sampai 2020 sekian. Sebagian sudah selesai sampai 2019. Jadi, PSN itu jalan terus. Nambah, selesai, di-drop,” ucapnya.

Ke depan, tutur Darmin, pemerintah akan selektif untuk menambah jumlah PSN pada 2018.

Tujuannya, agar pemerintah dapat fokus menyelesaikan PSN yang saat ini telah ditetapkan.

’’Masak ditambah terus sampai 2019, kapan dibuatnya. Itu sebabnya, tahun depan mungkin tidak ada penambahan PSN walaupun setiap enam bulan pada dasarnya kita review. Kalau penambahan satu atau dua ya enggak apa-apa,’’ katanya. (dee/c20/noe)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Inflasi Tinggi, Konsumsi Rumah Tangga Bisa Tertekan


Redaktur & Reporter : Ragil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler