Pemerintah Bentuk Lembaga Keuangan untuk Dana Climate Change

Rabu, 28 Juli 2010 – 12:55 WIB

JAKARTA - Untuk menindaklanjuti komitmen menanggulangi dampak perubahan iklim (climate change), pemerintah Indonesia segera akan membentuk sebuah lembaga keuangan khususNantinya, lembaga keuangan ini akan mengatur pendanaan, termasuk mengatur berbagai bantuan dana dari dunia internasional untuk masalah perubahan iklim.

"Kita akan mengumumkan lembaga keuangan yang kita bentuk sendiri

BACA JUGA: Seragam Jamaah Haji, Kemenag Seleksi Batik

Tim sudah dibentuk, Menkeu sudah di situ
Ada lima kandidat bank, nantinya akan diputuskan

BACA JUGA: Belum Ada Bukti Freeport Menambang Uranium

Sebelum Oktober ini sudah selesai," kata Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Radjasa, Rabu (28/7), di Jakarta.

Seperti diketahui, saat ini salah satu negara yang telah menyatakan keseriusan menjalin kerjasama climate change dengan Indonesia adalah Norwegia
Negara ini telah menyetujui menyalurkan bantuan hibah sebesar USD 1 miliar, dalam kerangka program Redd+ (salah satu skema kompensasi internasional demi upaya mereduksi karbon, Red).

"Dalam pertemuan internasional, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang sangat serius dan berhasil mengurangi degradasi dan deforestasi hutan sampai 75 persen

BACA JUGA: KPK Didesak Tangani Rekening Gendut Polisi

Dari (data) tahun lalu, dunia internasional juga menilai Indonesia serius memiliki rencana aksiItulah alasan yang membuat negara di dunia sekarang ini banyak ingin memberikan hibah," jelas Hatta.

Dengan banyaknya perhatian dari dunia internasional, pemerintah Indonesia pun kata Hatta, akan terus membenahi berbagai institusinyaTerutama untuk mendukung aksi nasional penanganan dampak climate change tersebut.

"Rencana aksi nasional ini harus di Perpres-kanKita sudah mulai melihat progresnyaTerakhir, kita berkomitmen untuk mempersiapkan moratorium kita, terutama untuk lahan gambut dan hutan primer," katanya.

Saat ini, jelas Hatta pula, sudah ada lima provinsi yang akan menjadi pilot project penanggulangan dampak climate change yang tengah diseleksi pemerintahDi antaranya adalah Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, serta Jambi dan Riau.

"Tapi (nanti) hanya satu provinsi saja yang akan dipilih menjadi pilot project, meski semuanya memiliki potensi yang samaNantinya akan diputuskan oleh Presiden," ucap Hatta(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... MUI Tetap Haramkan Operasi Ganti Kelamin


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler