Pemerintah Bolehkan Outsourcing

JAKARTA- Meski ada larangan pemerintah untuk merekrut tenaga honorer baru, bukan berarti tidak bisa menerima sama sekaliPemda maupun instansi pusat masih diberikan keleluasaan menerima pegawai baru.

"Tapi jangan salah, statusnya bukan honorer melainkan outsourcing," kata Kabag Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi FX Dandung Indratno yang dihubungi, Rabu (31/3).

Sistem penerimaannya menggunakan Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

BACA JUGA: Kehadiran Ibas Bukan Bukti Dukungan SBY

Dengan sistem outsourcing ini, pemerintah tidak berkewajiban mengangkat karyawan tersebut menjadi PNS.

"Selain pemerintah tidak terbebani, pemerintah juga tidak melanggar aturan," ujar Indratno.

Seperti diketahui dalam PP 48 Tahun 2005 jo PP 43 Tahun 2007, pemerintah telah menetapkan aturan pemerintah tidak bisa menerima tenaga honorer lagi di atas tahun 2005Jika pemerintah masih tetap menerima tenaga honorer ada sanksi pidana yang diberikan

BACA JUGA: Jampidsus Tambah 5 Tersangka Baru

Selain itu pemerintah tidak akan mengangkat para tenaga honorer itu menjadi PNS.

Dijelaskan Indratno, penerimaan tenaga outsourcing ini harus sesuai kebutuhan pemda atau instansi pusatMisalnya untuk pengadaan tenaga kehumasan, cleaning service, dll

BACA JUGA: Dirjen Pajak Yakin Gayus Bukan Pemain Tunggal

Dia mencontohkan di Kementerian PAN&RB yang menerima tenaga outsourcing untuk kehumasan.

"Sistemnya seperti swasta, kalau kerjanya bagus diteruskan kontraknyaKalau tidak ya diputus," terangnya.

Mengenai berapa standar gaji, Indratno mengatakan tergantung keuangan daerah/instansi pusatNamun diharapkan bisa sesuai standar UMP(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Century Bukan Alasan Reshuffle