Pemerintah Butuh Investasi dari Pemda

JAKARTA - Dibandingkan China, investasi pembangunan pemerintah daerah dan swasta di Indonesia masih sangat rendahJika melihat kebutuhan pembiayaan infrastruktur berdasarkan minimum 5 persen dari Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia, maka kebutuhan Indonesia dari 2010-2014 mencapai Rp 1.924 triliun

BACA JUGA: Pertumbuhan Infrastruktur Indonesia Merosot

Sedangkan kemampuan pemerintah hanya sekitar Rp560 triliun termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Karena itu kita perlu juga sinergi investasi antara Pemda dan pihak swasta lainnya melalui APBDDiperkirakan sekitar Rp 1.041 triliun," ungkap Direktur Transportasi Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Bambang Prihantono dalam Indonesia Internasional Conference Focus On Indonesia’s Economy (IICFIE) 2011, Rabu (23/3) di kantor Menteri koordinator bidang perekonomian, Jakarta.

Apabila antara pusat dan daerah saling bersinergi, Bambang optimis berbagai sasaran target pemerintah tahun 2014 bisa tercapai

BACA JUGA: Langgar Konstitusi, Pelepasan Harga Pertamax Disoal

Diantaranya, penyelesaian pembangunan jalan lintas sepanjang 19.370 Km, pembangunan jaringan transportasi antar pulau, penurunan tingkat kecelakaan transportasi hingga 50 persen, pembangunan 685.000 rumah sehat bersubsidi, pembangunan 180 rumah susun, penyelesaian sarana pengendalian banjir dan penyelesaian pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT).

Wakil Kepala bidang investasi BKPM, Ahmad Kurniadi mengungkapkan, pemerintah pusat menargetkan tahun 2014, seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) hingga ke Kabupaten dan kota memiliki pelayanan investasi satu pintu.

"Selama ini tidak semua Pemda siap menyediakan pelayanan satu pintuInilah yang sedang kita perbaiki akses ke daerah, baik itu infrastruktur pelayanan ataupun SDM

BACA JUGA: Ekspor ke Jepang Meningkat pada Kuartal III

Nantinya juga disiapkan dengan sistem onlineJadi potensi investasi berjalan seiring antara pusat dan daerah," kata Ahmad.

Saat ini yang sudah mulai berjalan, sinergi antara pusat dan daerah telah dilakukan dengan penyaluran DAK transportasi pedesaan dengan alokasi tahun 2011 sebesar Rp150 miliarKegiatannya dengan membangun jalan poros desa dan penyediaan sarana angkutan umum untuk mendukung agar daerah cepat tumbuh.

"Di luar negeri, investasi mayoritas difasilitasi unit usahaTapi di Indonesia antara unit usaha dan Pemda sering terjadi miskomunikasiIni yang harus kita tata ulang kembali," kata Ahmad(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 2012, Pembangkit di Jawa Bebas BBM